Rabu 14 Dec 2022 12:39 WIB

Soal BPJS Kesehatan yang Dinikmati Orang Kaya,  Ini Saran Pakar untuk Pemerintah

Pemerintah disarankan mengevaluasi menyeluruh terkait layanan BJPJS Kesehatan

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Nashih Nashrullah
Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Pemerintah disarankan mengevaluasi menyeluruh terkait layanan BJPJS Kesehatan
Foto: Antara
Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Pemerintah disarankan mengevaluasi menyeluruh terkait layanan BJPJS Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, beban yang harus ditanggung BPJS Kesehatan selama ini lebih banyak untuk pengobatan orang kaya, bahkan beberapa di antaranya masuk golongan super kaya. 

Merespons pernyataan tersebut, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Antun Mardiyanta setuju, data membuktikan selama ini BPJS Kesehatan menanggung beban pengobatan orang-orang kaya atau bahkan konglomerat.

Baca Juga

Antun pun menyarankan pemerintah untuk mengadakan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Meskipun, kata dia, sejak awal memang BPJS Kesehatan ditujukan untuk semua kalangan masyarakat tanpa kecuali. "Bahkan, selyruh masyarakat diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai kondisi dan status masing-masing," kata dia, Rabu (14/12/2022).

 

Terkait persoalan Penerima Bantuan Iuran atau PBI, Antun menyarankan pemerintah memiliki data terkait kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, serta kategori statusnya yang relevan dengan PBI. Data yang dimiliki, kata dia, harus mencakup nama dan alamat yang harus diperbaharui setiap tahun karena status masyarakat yang dinamis.

"Tentu data ini tidak hanya berguna untuk PBI BPJS Kesehatan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk berbagai kebijakan pemerintah yang lain, seperti bantuan sosial, berbagai kebijakan afirmasi, dan sebagainya," ujarnya.

Antun melanjutkan, jika pemerintah berniat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sungguh-sungguh, maka data PBI harus segera dipersiapkan dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang tepat dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang inovatif dan solutif berbasis data.

"Nilai gotong-royong dan keadilan harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Perdebatan rancangan alternatif kebijakan berbasis data perlu diberi ruang agar publik yakin bahwa kebijakan yang dipilih akuntabel," kata dia.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement