Poltracking Indonesia pada pekan lalu merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjelang berakhirnya 2022. Hasilnya, mayoritas publik menyatakan puas dengan dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di angka 73,2 persen.
Sebanyak 20,4 persen menyatakan sangat puas dan 52,8 persen menjawab cukup puas. Adapun 19,0 persen menyatakan tidak puas, yang terbagi menjadi kurang puas (16,3 persen) dan sangat tidak puas (2,7 persen). Sebanyak 7,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei 59,6 persen, Agustus 66,2 persen, dan November 73,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Kamis (8/12/2022).
Poltracking Indonesia juga membagi tingkat kepuasannya berdasarkan individu Jokowi dan Ma'ruf. Sebanyak 73,5 persen menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, terbagi atas sangat puas (18,2 persen) dan cukup puas (55,3 persen). Sementara, publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 18,7 persen.
Poltracking memisahkan kinerja pemerintahan di tujuh sektor, yakni pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, politik dan stabilitas nasional, ekonomi, dan penegakan hukum. Tertinggi, 78,5 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di sektor pendidikan.
Posisi kedua di bidang kesehatan, yakni sebesar 77,9 persen. "Publik yang merasa puas, gabungan sangat puas dan cukup puas, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan 78,5 persen. Sementara publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas 16,8 persen," ujar Hanta.
Selanjutnya adalah sosial-budaya (73,7 persen), pertahanan dan keamanan (73,1 persen), politik dan stabilitas nasional (70,3 persen), dan ekonomi (64,5 persen. Terakhir adalah kepuasan publik di sektor penegakan hukum, yakni sebesar 62,9 persen.
"Sementara publik yang merasa tidak puas (di bidang penegakan hukum), gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 29,0 persen," ujar Hanta.
Dinilai dipelintir
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai, Ketua MPR Bambang Soesatyo telah memelintir pemaknaan atas hasil survei demi menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Jika tidak memelintir, bisa dipastikan Bambang keliru membaca hasil survei Poltracking Indonesia itu.
"Dia kan menggunakan data survei yang menunjukkan (kepuasan publik atas Pemerintahan Jokowi) 70 sekian persen. Tapi itu kan tidak otomatis (berarti) bahwa masyarakat mau masa jabatan Jokowi diperpanjang, atau pemilu ditunda," kata Hadar kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2022).
Menurut Hadar, Bamsoet memelintir hasil survei itu untuk melontarkan narasi perpanjangan jabatan presiden. Sebab, pertanyaan survei itu jelas soal kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi, bukan soal perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilu.
"Jadi menurut saya, dia keliru membaca survei ini. Malah saya khawatir jangan-jangan ini dia punya motif politik sendiri, kemudian dia pelintir data survei itu," ujar Hadar.
Motif politiknya, lanjut Hadar, ada dua kemungkinan. Pertama, Bamsoet memang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Kedua, Bamsoet justru ingin menjatuhkan Jokowi.
Motif politik menjatuhkan itu, kata Hadar, mengacu pada pernyataan Jokowi soal perpanjangan masa jabatan. Jokowi diketahui pernah menyebut, orang yang mengusulkan perpanjangan jabatan presiden adalah orang yang ingin menjerumuskan dirinya.
"Jangan-jangan dia (Bamsoet) masuk kategori orang yang disebutkan Pak Jokowi itu," kata Hadar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
