REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejumlah bandara di Tanah Air masih terlihat sepi karena tidak ada penerbangan komersial. Hanya pada saat tertentu ada pesawat carter atau pesawat kargo yang mendarat.
Bandara sepi tersebut mengundang kritik dari berbagai kalangan, termasuk wakil rakyat maupun pengamat. Bahkan ada media yang menyebutnya sebagai "bandara hantu" lantaran sepi.
Pengkritik menyayangkan bandara yang dibangun dengan uang rakyat dalam jumlah besar, lewat APBN maupun APBD, ternyata sepi. Ada juga yang mempertanyakan studi kelayakan pembangunan bandara tersebut.
Kritikan masyarakat tersebut tentu saja menjadi pertimbangan regulator, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Berbagai upaya ditempuh untuk mengundang maskapai untuk menerbangi bandara sepi tersebut. Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus untuk membantu operasional maskapai maupun bandara.
Dalam pandangan regulator, stimulus tersebut akan lebih ideal jika diikuti dengan langkah serupa oleh pemerintah daerah di mana bandara tersebut berada. Untuk mendorong stimulus pemda, Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat koordinasi kedua kementerian itu dikemas bertajuk 'Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara dan Dukungan Pemerintah Daerah?' Rakor itu berlangsung di Jakarta pada pekan lalu.
Hal pertama yang dikemukakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rakor itu adalah pentingnya stimulus. Oleh karena itu, Budi mengajak pemerintah daerah (pemda) turut membuat stimulus untuk bersama-sama memulihkan penerbangan ke daerah.
Salah satu stimulus pemda dikemukakan oleh Menhub adalah kesediaan melakukan skema block seat. Terkait stimulus itu, block seat artinya masing-masing pemda akan membeli kursi pesawat untuk keperluan perjalanan dinas dengan kuota tertentu sehingga tingkat keterisian selalu memadai.
Budi mengungkapkan, sejumlah pemda telah melakukan upaya nyata untuk memberikan stimulus block seat tersebut. Misalkan di Toraja, Sulawesi Selatan. Pemda setempat memberikan jaminan keterisian penumpang atau block seat sekitar 60-70 persen dari total kursi yang tersedia.
Lalu ada Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, yang melakukan block seat untuk menghidupkan Bandara JB Soedirman. Bahkan pemkab lain ikut membantu. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menjelaskan peran pemda sekitar Bandara JB Soedirman seperti Kabupaten Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, dan Wonosobo ikut andil dalam block seat.
Masing-masing pemda memanfaatkan moda transportasi udara untuk perjalanan dinas ke kementerian terkait atau pemerintah pusat. Tak selamanya skema block seat ini diterapkan. Skema ini semacam pemancing untuk penumpang umum. Jika bandara sudah ramai penumpang, skema block seat dihentikan. Pemberian block seat biasanya berlangsung selama tiga sampai empat bulan pertama.
Terdapat dua model dukungan yang diberikan pemda, yakni: pertama, model nonstimulus, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan semua stakeholder berkomitmen melaksanakan perjalanan dengan transportasi udara. Kedua, model stimulus (insentif), yakni pemda memberikan subsidi biaya operasi pesawat (BOP) dan menjamin sejumlah tertentu tempat duduk yang terjual (block seat).
Selain dukungan pemda, Menhub Budi juga mendorong peran operator bandara dan maskapai untuk terus meningkatkan kinerja penerbangannya. Misalnya, menambah jam operasional di sejumlah bandara, sehingga pergerakan pesawat dapat lebih banyak dan dari sisi operasional akan lebih efisien.
Selain block seat, ada juga stimulus yang lebih 'berani' yaitu carter pesawat. Sewa pesawat itu akan dilakukan oleh Pemkab Jember, Jawa Timur demi menghidupkan Bandara Notohadinegoro.
Rencana itu mengemuka tatkala Bupati Jember Hendy Siswanto menginfokan akan menyewa pesawat Grand Caravan 208B untuk menghidupkan Bandara Notohadinegoro. Bandara itu sudah lama tidak beroperasi karena tidak ada penerbangan komersial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika