Selasa 15 Nov 2022 17:00 WIB

Jaksa Sebut Eks Presiden ACT Gunakan Dana Ahli Waris Boeing Rp 177 M di Luar Peruntukan

Jaksa penuntut umum hari ini membacakan dakwaan perkara lembaga ACT.

Red: Andri Saubani

Foto: Prayogi/Republika.

Presiden ACT Ibnu Khajar (ilustrasi), pada Selasa (15/11) ini menjalani sidang perdana kasus dugaan penggelapan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar yang juga Senior Vice President Partnership Network Department GIP disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) di luar peruntukkannya. Berdasarkan surat dakwaan JPU yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11/2022), disebutkan bahwa Ibnu Khajar bersama mantan Presiden ACT Ahyudin dan Hariyana menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117 miliar atau tepatnya Rp 117.982.530.997.

Dana tersebut digunakan tanpa izin atau sepengetahuan ahli waris korban kecelakaan maskapai Lion Air Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak perusahaan Boeing. Hal tersebut diungkapkan pada sidang perdana kasus dugaan penggelapan dana BCIF di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Ketua Hariyadi, Mardison dan Hendra Yuristiawan masing-masing bertindak sebagai hakim anggota.

Baca Juga

Dugaan penyelewengan dana tersebut diduga digunakan oleh para terdakwa untuk kegiatan di luar implementasi Boeing. Atas perbuatan terdakwa tersebut, JPU mendakwa Ibnu Khajar, Hariyana dan mantan Presiden ACT Ahyudin dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sebagai penjelasan, BCIF merupakan dana yang diserahkan oleh The Boeing Company atas tragedi jatuhnya Pesawat Lion Air pada 29 Oktober 2018. Atas peristiwa tersebut The Boeing Company menyediakan dana sebesar 25 juta dolar AS sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk bantuan finansial yang diterima langsung oleh para keluarga (ahli waris).

Selain itu, Boeing juga memberikan dana BCIF sebesar 25 juta dolar AS yang merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan, dimana dana tersebut tidak langsung diterima ahli waris, namun oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk ahli waris.

Anggota tim kuasa hukum terdakwa Ahyudin, Irfan Junaedi mengatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh JPU atas kliennya.

"Kita tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari JPU dan kita nanti langsung ke pembuktian dan saksi-saksi," kata kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penggelapan dana yang juga mantan Presiden ACT Ahyudin, Irfan Junaedi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.