Menggenjot Kinerja dan Kemampuan ASN Agar Tercapai Birokrasi Berkelas Dunia

Menakar Problematika Penyederhanaan Birokrasi

Problematika terhadap munculnya skema penilaian bagi pejabat fungsional diungkapkan beberapa kalangan ketika basis penilaian bertumpu pada ekspektasi pimpinan. Pesimisme itu diungkapkan ketika penilaian yang didasarkan pada ekspektasi pimpinan dikhawatirkan hanya berdasarkan subjektivitas sehingga harapan dari terwujudnya peningkatan profesionalitas ASN menjadi abu-abu.

Tentu, ini bukanlah perkara sederhana dan tak semudah membalikkan telapak tangan saja. Dalam penyusunan formula pengembangan karir ASN memang idealnya harus melibatkan pimpinan, akan tetapi juga harus dipastikan bahwa pimpinan juga memiliki semangat reformasi birokrasi yang sama. Pimpinan pada level eselon 1 dan eselon 2 juga harus berada dalam satu frekuensi dalam semangat mewujudkan akuntabilitas kinerja ASN untuk kepentingan organisasi, tentu hal ini dapat dilihat dari cara mengorkestrasi organisasi yang dipimpinnya.

Selain berorientasi pada output, penilaian pada pejabat fungsional juga memuat panduan perilaku ber-AKHLAK yang menjadi core values ASN dan ekspektasi khusus pimpinan didasarkan pada core values ini. Komponen ber-AKHLAK meliputi berorientasi layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Kdaptif, dan Kolaboratif yang secara keseluruhan telah mengakomodasi ekspektasi pada kualitas ASN sesuai dengan tuntutan zaman. Tentu, kita berharap pada praktiknya tidak sekadar manis pada jargon belaka.

Dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, nantinya akan digunakan untuk penentuan insentif, penyesuaian gaji pegawai dan klasifikasi talenta. Predikat tersebut akan dipakai dalam penyesuaian gaji pegawai, dengan predikat kinerja akhir pegawai dengan beberapa klasifikasi diantaranya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi. Hasil ini nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan treatment pada pegawai, apakah ia nantinya layak untuk mendapatkan promosi, atau bahkan tidak layak menempati posisinya saat ini, alias tidak cocok jadi ASN.

Tentu ini menjadi hal baru yang dapat meruntuhkan persepsi bahwa kerja ASN santai dan bisa ongkang-ongkang kaki. Nyatanya tidak demikian, ASN dituntut untuk terus berkinerja bukan hanya sekadar menjadi “Atlet Zooma” sebagaimana yang selalu dituduhkan warganet di kolom-kolom komentar setiap kali pemberitaan tentang ASN menjadi viral di media sosial. Lebih dari itu, ada harapan tentang meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat tentu dengan didukung oleh peningkatan profesionalisme bagi ASN.

Di sisi lain, ada yang luput dari pembahasan pada konsep penyederhanaan birokrasi, yakni adanya disparitas pada kualitas ASN. Adanya kesenjangan kompetensi pada ASN ini pernah disampaikan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara, bahwa hasil pemetaan potensi dan kompetensi ASN tahun 2018 dan 2019 (dengan sampel JPT Pratama) menunjukkan bahwa inovasi merupakan kompetensi terendah pada ASN disusul beberapa kompetensi lainnya, yaitu planning, organizing, kemampuan eksekusi/menyelesaikan tugas (driving for result), kepemimpinan tim (team leadership), dan manajemen konflik.

Selain itu, belum terpetakannya beberapa pekerjaan ASN dengan risiko tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga perlu mendapat perhatian khusus pada desain pengelolaan kinerja ASN. Sistem gaji yang menekankan pada tunjangan kemahalan idealnya perlu dipertimbangkan implementasinya.

Tentu kita belum lupa dengan kasus mundurnya beberapa CPNS yang telah diterima pada rekrutmen yang diselenggarakan BKN, dengan faktor penyebabnya yakni kecilnya gaji, tunjangan dan penempatan kerja. Meski akan ada banyak penggantinya, karena tingginya minat pelamar, tentu kita tidak mengharapkan faktor ini yang menjadikan alasan ASN enggan totalitas dalam bekerja.

Sekali lagi, menuntaskan masalah penyederhanaan birokrasi memang bukan perkara mudah. Namun komitmen dalam mewujudkannya harus dilakukan dengan serius sekaligus menjadi tantangan seluruh stakeholder dalam menjalankan perannya. Maka, menuju transformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tentu bukan hanya isapan jempol belaka.