Jumat 11 Nov 2022 14:38 WIB

Jokowi Tekankan Kekerasan di Myanmar Harus Dihentikan

Jokowi mendorong komunikasi ASEAN ke semua pihak di Myanmar perlu dilakukan.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara kepada media selama KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 11 November 2022. KTT ASEAN memulai serangkaian tiga pertemuan tingkat atas di Asia, dengan KTT Kelompok 20 di Bali untuk mengikuti dan kemudian forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Bangkok.
Foto: AP/Anupam Nath
Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara kepada media selama KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 11 November 2022. KTT ASEAN memulai serangkaian tiga pertemuan tingkat atas di Asia, dengan KTT Kelompok 20 di Bali untuk mengikuti dan kemudian forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Bangkok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan sebagai elemen keputusan pada KTT ASEAN Kamboja.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN ke-41 yang secara khusus membahas implementasi konsensus lima poin (5PC) di Myanmar, pada Jumat (11/11) di Hotel Sokha, Phnom Penh.

Baca Juga

“Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,” ucap Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.

Kedua, Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi yang kondusif di Myanmar. Ketiga, Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre (Pusat Koordinasi ASEAN Untuk Bantuan Kemanusiaan pada Manajemen Bencana) agar terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan.

 

Menurut Jokowi, bantuan kemanusiaan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan menjadi lebih penting artinya saat ini. Keempat, Jokowi menyampaikan keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT.

“Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC,” ucap Jokowi.

Keenam yakni untuk menghormati prinsip non-interference, maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional. “Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” ujar Jokowi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement