REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) terus mensinergikan langkah dalam rangka percepatan pembangunan desa.
Di antaranya dengan mendiskusikan rekomendasi dan pemikiran dari perguruan tinggi bagi kemajuan dan pembangunan desa, dalam forum yang digelar di Hotel Borobudur, Selasa (8/11/2022).
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan gagasan dan ide yang dihasilkan dari forum ini sangat penting bagi Kemendes sebagai dasar pijakan untuk lebih menggenjot percepatan pembangunan di desa.
“Dua hal yang diharapkan bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024, juga jangka menengah 2025-2045, karena positioning perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa. Dua hal itu yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.
Gus Halim menegaskan, akselerasi langkah percepatan ini sudah saatnya. Pasalnya, Keberadaan Dana Desa sebesar Rp468 Triliun terbukti sukses membangun desa dan desa terbukti kuat dalam ketahanan ekonomi.
Selain itu, saat Pandemi Covid-19, faktanya desa justru alami penurunan angka kemiskinan. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, menyelesaikan permasalahan di desa itu sama dengan menyelesaikan 84 persen permasalahan pembangunan di Indonesia.
"Dari sisi kewilayahan, 74.691 desa atau setara 91 persen wilayah di Indonesia dan sisi kependudukan, 71 persen penduduk berdomisili di desa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY.
Perkembangan desa juga sudah signifikan. Tercatat tahun 2022, sekitar 6 300an Desa Mandiri dan penurunan drastis Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Gus Halim menyebut Provinsi yang sukses menuntaskan Desa Tertinggal adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bangka Belitung.
"Kedepan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda," kata Gus Halim.
Tantangannya yang akan dihadapi nantinya perlu dirumuskan secara detail agar orientasi pembangunan di desa sangat jelas dan bisa dirasakan oleh warga desa. Dalam hal ini, Gus Halim memastikan bahwa SDGs Desa adalah petunjuk arah pembangunan desa.
“SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” kata dia.
Selain itu, Kesuksesan pembangunan desa, kata Gus Halim, membutuhkan dukungan semua pihak seperti Pertides dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar yang turut berperan dalam lahirnya Kemendes PDTT.
Sementara, Ketua Pertides, Panut Mulyono, mengatakan peran perguruan tinggi untuk menyukseskan SDGs Desa dapat dilakukan dengan pengembangan dan inovasi serta berbagai kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian.
"KKN Tematik untuk pengembangan potensi desa juga merupakan hal penting," kata Panut.
Lebih lanjut, perguruan tinggi bisa peningkatkan kompetensi Perangkat dan Pendamping Desa melalui pendidikan dan pelatihan seperti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) . "RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan," kata Panut.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, juga memberikan pidato kunci dengan tema Pemikiran Pembangunan Desa.
Turut hadir dalam acara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Para Rektor anggota Pertides, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemendes PDTT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika