Selasa 08 Nov 2022 14:40 WIB

Penghentian Anggaran Rumah DP Rp 0 di DKI Dipertanyakan

Rumah DP Rp 0 dinilai bermanfaat bagi warga DKI

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Nur Aini

Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Sejumlah pengunjung berjalan memasuki kawasan rumah DP nol Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Rumah DP Nol Rupiah tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Hasan Basri mempertanyakan alasan Badan Anggaran (Banggar) yang tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah DP Rp 0 warisan mantan gubernur Anies Baswedan. Padahal, menurut dia, program DP Rp 0 merupakan program baik yang dijalankan semasa Anies menjabat Gubernur DKI.

“Kalau bagus ya terusin dong, kalau menurut saya jangan sesuatu dilihat dari sisi politik. Kalau bermanfaat untuk warga kenapa tidak dilanjutkan?” tanya Hasan kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Baca Juga

Dia menjelaskan, program DP Rp 0 bermanfaat bagi warga. Meski tidak memenuhi target jumlah pembangunan unit dari janji awal, dia meminta pengertian banyak pihak mengingat adanya pandemi sejak 2020-2021. “Karena dua tahun kan pandemi, pembangunan Jakarta 2020-2021 nggak ada sama sekali karena anggaran semua dialihkan ke Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengaku Pemprov tidak lagi mengusulkan program DP Rp 0 dalam APBD 2023. Namun demikian, dia memastikan pembiayaan tetap bisa dilakukan dengan pihak ketiga. “Dibiayai oleh pengembang, bisa oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta,” kata Sarjoko kepada Republika.co.id, Kamis (3/11/2022).

Menurutnya, APBD 2023 akan berfokus pada dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi nonpermanen. Alokasi itu, dinilainya sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik DP Rp 0 melalui skema perbankan.

“Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar, dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Rp 0,” tuturnya.

Khusus dana tersisa yang ada di kas unit pengelola dana perumahan (UPDP) Dinas PRKP DKI, kata dia, senilai Rp 295,2 miliar. Dana tersebut, kata Sarjoko, akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa sebanyak 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit. “Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 miliar,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika