REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Republik Satu. Sebab, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

"Menyatakan laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu, Herwyn JH Malonda di ruang sidang Bawaslu, Jakarta.

Untuk diketahui, Partai Republik Satu membuat laporan ini setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI. Laporannya teregister di Bawaslu pada 21 Oktober 2022.

Partai tersebut melaporkan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU RI saat proses verifikasi administrasi. Partai Republik Satu mempermasalahkan gangguan dan hambatan yang dialaminya ketika mengunggah dokumen persyaratan perbaikan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Anggota Majelis Sidang Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran administratif oleh KPU RI. Majelis menilai, pelapor dalam laporannya tidak menguraikan upaya apa yang dilakukan saat mengalami gangguan dalam proses input dokumen persyaratan perbaikan.

Selain itu, pelapor juga tidak menguraikan tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan oleh KPU terhadap gangguan tersebut. Dengan begitu, Majelis menilai laporan pelapor tidak menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan KPU.

"Mengingat tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam laporan pelapor, Majelis menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil," kata Totok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika