REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Isu yang beredar dan menyebutkan Joko Widodo (Jokowi) Ketua Umum (Ketum) PDIP dinilai sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk mengadu domba internal PDIP. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai isu Jokowi Ketum PDIP tersebut ditengarai sengaja dihembuskan 'penumpang gelap' yang menginginkan disharmoni di tubuh partai berlambang banteng moncong putih ini.
"Saya meminta semua mewaspadai 'penumpang gelap' dan agar siapapun tak membuat gerakan yang dapat merusak nama baik seseorang,” tutur Ganjar, Ahad (30/10/2022).
Menurut Ganjar, Presiden Jokowi merupakan orang partai yang sangat paham aturan di internal partai harus berlaku dan dilaksanakan. Menurutnya, ide menghembuskan isu Jokowi Ketum PDIP Itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang memang tidak mengerti aturan yang berlaku di internal PDIP.
Ganjar menegaskan, persoalan suksesi ketua umum, kongres partai sudah mengatur dengan sangat rapi. Sehingga, menurutnya, isu Jokowi 'merebut' tampuk kepemimpinan PDIP itu sangat ngawur. "Pak Jokowi bukanlah tipe yang seperti itu dan mekanisme partai sudah jelas mengatur bagaimana pemilihan ketua umum tersebut dilaksanakan di partainya," tegas Ganjar.
Agar isu tersebut tidak menjadi bola liar, Ganjar mengajak semua elemen partai dan pendukung Presiden Jokowi untuk melawan isu ngawur tersebut. Termasuk mencermati agar tidak mudah terpancing oleh situasi yang ingin mengadu domba internal PDIP.
Nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR Puan Maharani terkait kasus KTP Elektronik.
Sekarang ini mulai banyak penumpang gelap dan mencoba mendorong bebagai isu dengan tujuan untuk mengadu domba dan melemahkan PDIP dari dalam. Sebaliknya, Ganjar tetap meminta agar relawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti.
“Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun, agar tidak menjelek-jelekkan orang, tidak mendiskreditkan orang, dan juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
