REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Tahapan pemilu 2024 terus dipersiapkan di Kota Sukabumi. Salah satunya dengan pelantikan dan pembekalan bimbingan teknia (Bimtek) bagi anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Sukabumi.
Kegiatan yang digelar di Bukit Baros Cempaka, Kebon Pedes, Sukabumi pada Kamis (27/10/2022) ini jadi bagian dalam mempersiapkan pemilu yang adil, jujur dan demokratis. '' Pelantikan pengawas pemilu tingkat kecamatan salah satu tahapan mempersiapkan proses pemilu 2024 mendatang,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi yang hadir dalam pelantikan.
Di mana, berbagai persiapan dilakukan dalam menghadirkan pesta demokrasi yang berjalan jujur adil, dan transparan. Tujuan kegiatan ini misalnya membangun semangat yang sama berkumpul mewujudkan proses pemilu demokratis dan berkualitas.
Hal ini kata Fahmi, tidak akan terwujud tanpa dukungan semua pihak. Dalam upaya memiliku mindset yang sama mari sama-sama bekerja secara profesional.
Sebab lanjut Fahmi, hasil yang baik berasal dari input proses yang baik. Saat ini Bawaslu dan KPU melakukan persiapan secara detail karena ingin memastikan dan memberikan jaminan proses saat ini berjalan baik dan akan menghasilkan yg baik. '' Disdukcapil dan KPU misalnya update data pemilih, sehingga tidak ada masalah data pemilih,'' ungkap Fahmi. Berharap kesiapsiagaan tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan menghadirkan proses yang baik dan hasil terbaik.
Seingkali kata Fahmi, ada yang beranggapan politik sebagai tujuan bukan sebagai alat mencapai tujuan. Ditambah ada anggapan dalam berpolitik segala sesuatu dihalalkan agar menang.
Sehingga sambung Fahmi, dihadirkan Bawaslu dan Panwascam karena ingin pesta demokrasi berkualitas. Meskipun tahapannya pada 2023 diperkirakan terjadi resesi ekonomi dan kondisinya lebih berat dibandingkan sebelumnya.
Pesta demokrasi ini di tengah resesi akan seperti apa. Dalam artian ketika kondisi ekonomi bermasalah keberadaaan semua aparatur baik pemda, KPU, dan Bawaslu bersiapsiaga menghadapi 2023.
Fahmi juga memberi perhatian terkait isu Sara. Ia menekankan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta pemerintah menjamin pesta demokrasi berjalan baik dan profesional. '' Apa yang harus dilakukan pertama pendidikan politik kepada warga melalui jalur pemerintahan,'' cetus Fahmi. Mari sama-sama edukasi kepada warga, semakin banyak teredukasi dan diberi informasi maka akan mampu menciptakan pemilu bersih, jujur, aman dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurut Fahmi, pesta demokrasi bukan ranahnya Bawaslu dan KPU serta pemerintah semata. Melainkan sukses bersama dengan sering diskusi bareng menyatukan unsur pentahelix terkait pemilu berkualitas.
'' Mari berkomitmen menghadirkan pemilu lebih baik, bukan sekedar angka partisipasi tapi angka pelanggaran menurun dibandingkan sebelumnya,'' kata Fahmi. Sehingga akan lahir pemilu, pilpres, dan pilkada yang kondusif dan berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika