REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulmafendi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah memanfaatkan LRT Palembang di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai moda transportasi sehari-hari. Menurut dia, sudah jutaan pengguna memanfaatkan transportasi publik itu untuk keperluan sehari-hari.
"Hari ini tercatat jumlah penumpang yang terangkut oleh LRT Sumsel pada tahun 2022 hingga Oktober mencapai 2.352.714 penumpang, melonjak 47 persen dari tahun sebelumnya," katanya di Jakarta, Senin (24/10/2022).
Meskipun belum menyamai tingkat okupansi sebelum pandemi, Zulmafendi optimistis, tren peningkatan tingkat keterisian LRT Palembang bakal terus berlanjut. Hal itu seiring dengan beragam program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perkeretapiaan (DJKA) Kemenhub.
"Peningkatan jumlah perjalanan menjadi 94 perjalanan per hari juga telah kami lakukan sehingga hari ini dapat kita lihat bersama bahwa LRT Sumsel sudah dipenuhi oleh masyarakat Palembang yang ingin menuju tempat aktivitasnya, terutama pada jam-jam sibuk," ujar Zulmafendi.
Dia menjelaskan, DJKA Kemenhub melalui Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) juga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong penggunaan LRT Palembang oleh masyarakat. "Kami berharap beragam upaya yang kami lakukan ini dapat meningkatkan pengalaman perjalanan dengan LRT Sumsel sehingga moda transportasi ini menjadi andalan warga Palembang dan sekitarnya," ucap Zulmafendi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Palembang atas pernyataannya mengkritik pembangunan LRT Palembang. Ridwan Kamil mengkritik pembangunan LRT Palembang tidak tepat, yang ditandai penumpang sepi.
Pendapat itu disampaikannya saat diskusi akademik di Fablab Correctio Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar, Jumat (21/10/2022). Dia menanggapi, keinginan sejumlah pengusaha yang mengusulkan agar ada pembangunan MRT rute Bekasi-Karawang, karena berdampak positif bagi pengembangan properti.
"Konteksnya begini, dalam diskusi, ada developer di Bekasi-Karawang tiba-tiba meminta dibangunkan MRT. Saya menjawab dengan berargumentasi MRT itu mahal sekali. Rp 1 triliun per kilometer (km). Tidak ada anggaran pemerintah daerah yang sanggup kecuali DKI, mungkin," kata Ridwan Kamil.
Menurut dia, pembangunan MRT itu harus mempertimbangkan populasi. Jika melalui wilayah padat penduduk maka penumpang bisa penuh dan balik modal. Selain itu, MRT juga harus terkoneksi dengan angkutan feeder dan jaringannya luas.
"Jika populasi sedikit nanti ada tantangan seperti LRT Palembang yang kondisi ridership-nya penumpang hariannya belum maksimal (berdasarkan penglihatan saya saat kunjungan terakhir)," kata mantan wali kota Bandung tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
