Jumat 21 Oct 2022 17:04 WIB

LSI: Desakan Tiga PR Presiden ke Heru Berbeda dengan Kebutuhan Masyarakat

Dari tiga kinerja pengatasan masalah paling buruk oleh Pemprov DKI adalah kemacetan.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus Yulianto
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Jokowi menitipkan penyelesaian tiga prioritas pekerjaan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih, Heru Budi Hartono, mulai dari banjir, tata ruang hingga kemacetan lalu lintas. Namun demikian, berdasarkan survei yang baru dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia mengenai evaluasi publik selama pemerintahan Anies di DKI Jakarta lima tahun terakhir, pada 8-16 Oktober ini, menyebut tiga pekerjaan rumah berbeda.

“Ada tiga masalah mendesak, ini menjadi pekerjaan rumah di pemerintahan (Heru),” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam diskusi daring, Jumat (21/10).

Dia mengatakan, dari tiga kinerja pengatasan masalah paling buruk oleh Pemprov DKI, adalah kemacetan, pemberantasan korupsi dan mengurangi penduduk miskin. Berdasarkan survei, sebanyak 56 persen responden tidak merasa puas dengan pengatasan kemacetan. Hal serupa juga dilihat dari 52 persen warga yang tidak puas dengan pemberantasan korupsi di DKI.

“Sedangkan 49 persen warga tidak puas dengan kinerja Pemprov DKI mengurangi penduduk miskin,” tuturnya.

 

Lebih jauh, menyoal masalah mendesak yang saat ini menggejolak kata Djayadi, mencakup kebutuhan harga pokok yang mahal, dan diaminkan oleh 52,4 persen responden. Kedua, kata dia, disusul masalah banjir yang dinilai mendesak dengan angka 17,3 persen.

“Ketiga, sulit mencari lapangan kerja 10,5 persen dan keempat, keamanan buruk 2,4 persen,” lanjut dia.

Dalam diskusi yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, mengutip datanya, ada potret buruk kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta yang mencapai 132 ribu orang. Namun demikian, dari penyampaian Pemprov DKI Jakarta dinilainya hanya sekitar 64 ribu orang.

“Dan kelihatannya Pemprov DKI tidak ada kebijakan sama sekali bagaimana mengendalikan harga untuk tidak melambung tinggi,” kata Trubus.

 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement