REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengingatkan jika Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih memiliki banyak indikasi praktik korupsi. NTT berada di urutan ketiga dari bawah dalam penilaian skor Monitoring Centre Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021.
"Provinsi NTT masih banyak indikasi terjadi praktik korupsi," katanya dalam talkshow bertajuk Peran Auditor dalam Strategi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Aula BPKP NTT, Kupang, Rabu (19/10/2022).
Dia mengingatkan, pemberantasan korupsi menjadi tugas KPK. Namun dalam hal pengawasan tugas dari auditor. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergi agar lebih efektif.
Alex mengatakan, pemberantasan korupsi akan lebih efektif ketika bisa dicegah sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. "Jika sudah terjadi tindak pidana korupsi, seperti kejadian di Sumba ada kepala desa yang korupsi, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memprosesnya di pengadilan ibu kota," ujarnya.
KPK juga mendorong peran auditor seperti pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Pemerintahan Provinsi untuk lebih optimal dalam pemberantasan korupsi. Peran auditor dinilai sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pada titik-titik rawan korupsi, sehingga dapat meminimalkan biaya proses perkara penindakan.
Menurut Alex, seharusnya upaya penghukuman di pengadilan merupakan upaya paling akhir (ultimum remedium) sebagai efek jera bagi para pelaku korupsi. Sebelum dilakukan upaya terakhir tersebut, aparat penegak hukum harus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, agar orang tidak melakukan perbuatan tersebut.
"Tujuan dari pemberantasan korupsi itu muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Kami berharap sinergi teman-teman KPK, BPKP, BPK, dan Inspektorat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyimpangan korupsi di daerah-daerah bersama masyarakat," ujar Alex.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
