REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus segera tancap gas. Tancap gas di sini dalam hal menangani persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas di Ibu Kota agar dapat memenuhi harapan warga.
"Pak Heru harus segera tancap gas. Pasalnya beban di pundak dia sangat berat, sehingga harapan warga agar permasalahan Jakarta bisa segera diselesaikan dengan baik," kata Kenneth dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu, Heru Budi butuh tancap gas agar bisa menyelesaikan program pembangunan mantan Gubernur Anies Baswedan yang belum selesai seperti banjir, kemacetan, serta tata ruang.
Menurut pria yang akrab disapa Kent ini, terkait penyelesaian permasalahan banjir Jakarta memang akan menjadi hal yang sangat rumit. Pasalnya persoalan banjir berhubungan dengan sungai yang dangkal, hingga drainase buruk yang menyebabkan air hujan sulit diserap oleh tanah.
Lebih lanjut, Kent berharap Heru bisa memodifikasi dan melanjutkan program yang bermanfaat dan krusial dari janji Anies Baswedan yang belum dituntaskan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Program-program yang bagus dan belum selesai di zaman Anies bisa dimodifikasi dan dilanjutkan, saya berharap Pak Heru fokus pada program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas, jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama, yang ada malah buang-buang waktu dan tidak efisien," ucapnya.
Sejumlah pekerjaan Anies yang belum diselesaikan dengan baik dan bisa digarap oleh Heru, Kent mengatakan, seperti merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta, menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta, memperluas cakupan serta memperbaiki kualitas layanan air bersih, normalisasi sungai, pengerukan lumpur secara serentak dan rutin, serta penanganan sampah yang baik.
Persoalan kualitas layanan air bersih, menurut Kent, berkaitan dengan sulitnya akses air bersih di Jakarta. Terutama di wilayah pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta, akibat swastanisasi air bertahun-tahun.
Kemudian soal naturalisasi sungai Ciliwung, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu, menilai Anies kurang memaksimalkan program yang digadang-gadang olehnya menjadi solusi penanganan banjir Jakarta. Adapun terkait penanganan sampah di DKI Jakarta yang tidak selesai, menurut Kent, karena belum rampungnya fasilitas pengelolaan sampah antara atau Intermediate Treatment Facility (ITF). Akhirnya pengelolaan sampah Jakarta sebanyak 8.000 ton sampah per hari, masih sepenuhnya mengandalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Kent juga meminta Heru memperhatikan pembangunan manusia. Pasalnya menurut dia, Anies hanya memikirkan pembangunan infrastruktur seperti Formula E dan Jakarta International Stadium (JIS) yang selalu dibanggakannya meski sesungguhnya pembangunan manusia pernah dijanjikan Anies saat kampanye. Karena banyaknya pekerjaan yang tidak tuntas tersebut, Kent mengharapkan Heru Budi sebagai penjabat gubernur, untuk melakukan kegiatan yang bisa langsung dieksekusi dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta.
"Yang paling krusial adalah masalah banjir, air bersih, normalisasi sungai dan pengerukan lumpur secara serentak, masif dan rutin serta penanganan sampah yang semakin darurat di Jakarta, harus segera diselesaikan, agar warga Jakarta segera dapat merasakan manfaatnya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
