REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membantah kabar terkait adanya delapan yang positif amphetamine saat mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). Kabar itu muncul saat para Kapolda mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke Istana Negara.
"Enggak ada informasi dari mana," tegas Dedi saat dikonfirmasi, Jumat.
Bahkan, Dedi juga mengaku telah menanyakan kabar delapan Kapolda positif amphetamine kepada Staf Pribadi Pimpinan (spripim) Polri. Isu tersebut muncul setelah Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa Putra yang telah ditunjuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta.
"Saya (sudah) tanyakan ke spripim," ungkap Dedi
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mendukung kerja kepolisian memberantas narkoba dan tidak pandang bulu menyikat anggotanya. Tidak terkecuali di level perwira tinggi, saat Propam Polri diduga menangkap Irjen Teddy Minahasa yang baru saja diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur.
“Penangkapan ini sangat memprihatinkan dan mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini sedang disorot publik dengan peristiwa Duren Tiga dan Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa melayang,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangannya.
Dengan ditangkapnya pati Polri dalam penggunaan narkoba, kata Sugeng, maka Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada. Kapolri juga wajib melakukan tes urine secara berkala di kalangan perwira tinggi dan perwira menengah Polri secara berkala. Hal ini sebagai deteksi dini dan upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan polisi sebagai penegak hukum.
“Tidak mungkin seorang jenderal hanya sebagai pemakai tanpa mengetahui jaringan pemasok atau bandar narkoba tersebut,” tutur Sugeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
