REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan perlunya upaya untuk meminimalisir risiko dari dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan ditinjau dari aspek kebencanaan, IKN bukan ibu kota yang bebas dari risiko bencana.

Raditya mengatakan risiko tersebut dapat diminimalisasi dengan memperhitungkan pengurangan risiko bencana pada faktor pertumbuhan ekonomi dan tata ruang dalam setiap tahap pembangunannya agar tidak menimbulkan risiko yang lebih tinggi.

"Konsep pengurangan risiko bencana di kawasan IKN harus dibangun untuk tujuan resiliensi berkelanjutan. Jika hal ini berhasil, konsep ini akan menjadi rujukan untuk kabupaten dan kota lain," ujar Raditya

Dalam Seminar Nasional dengan mengangkat tema Ibu Kota Negara Tangguh Bencana yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (12/10), Raditya mengharapkan agar acara tersebut dapat menjadi sarana diseminasi informasi, membangun dialog sekaligus sebagai media pembelajaran bersama dalam membangun resiliensi IKN terhadap bencana, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2022 yang dipusatkan di Provinsi Kalimantan Timur.

Seminar dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah, baik secara tatap muka maupun virtual dengan menghadirkan narasumber Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika