REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, dari 23 janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, hanya memenuhi lima janji yang politik. Meski demikian, lima janji yang dilakukan Anies itu pun, dinilai Gembong tidak maksimal.
“Jadi ini nilainya lima dari 23. Jadi statusnya apakah berhasil atau tidak berhasil, nilai sendiri,” kata Gembong dalam diskusi dan refleksi lima tahun Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Gembong memerinci, lima janji yang dinilainya cukup berjalan adalah manfaat KJP Plus bagi usia 6-21 tahun. Kedua, menjaga kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi, ketiga mengintegrasikan transportasi di DKI Jakarta. Disusul menyelenggarakan berbagai kesenian Jakarta sepanjang tahun, dan terakhir meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas.
Gembong memerinci, bantuan hibah DKI untuk dana lembaga keagamaan dan ormas terealisasi sekitar Rp 352 miliar untuk 131 ormas keagamaan dan tempat ibadah selama 2022. Sedangkan penyelenggaraan berbagai kesenian Jakarta sepanjang 2019, dinilainya berjalan dengan baik.
Tiga kinerja anies lainnya, seperti integrasi transportasi DKI Jakarta juga disebut mencapai target, meski terjadi kendala selama realisasinya. Khusus harga kebutuhan pangan yang terjaga dan inflasi 2,4 persen selama 2018-2021 disebut dia juga cukup.
“Untuk KJP Plus bisa digunakan untuk kejar paket memang, namun belum ke Madrasah atau sekolah di bawah kemenag,” tuturnya.
Sedangkan 18 program yang dinilai PDIP gagal, disebut Gembong ada karena berbagai alasan. Program-program itu, dikatakan Gembong, mulai dari pemanfaatan KJS dan KJS Plus serta penambahan manfaat bagi para guru ngaji, lalu pembukaan 200 ribu wirausahawan baru dalam program OK OCE selama lima tahun terakhir yang tidak juga mencapai target.
Lebih jauh, pengurangan angka pengangguran dinilai PDIP juga gagal karena angka pengangguran naik dari periode 2018-2019 sebanyak 7,97 persen. Kegagalan lain, disebut Gembong adalah penghentian reklamasi Teluk Jakarta, termasuk membuat pemerintahan yang transpara dengan konsep smart city.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menampiknya. Menurut dia, apa yang dilakukan PDIP selama ini memang menolak kinerja dan keberhasilan Anies. Dirinya meminta semua pihak mafhum karenanya.
“Padahal seharusnya kita bisa objektif. Kalau kepala daerah bekerja baik, ya katakan baik, kalau tidak ya katakan tidak saja,” kata Yani.
Menurutnya, hampir sebagian besar yang dijanjikan Anies sudah ditepati dalam lima tahun terakhir. Terlepas dari kritikan PDIP, Anies disebut Yani sudah maksimal menjalankan komunikasi dengan semua pihak.
“Banyak juga dukungan kepada beliau, komuikasi terus berjalan karena kita mau mengantarkan pak Anies sampe tugas di DKI selesai,” katanya.
Sementara itu, Politisi Partai NasDem Bestari Barus mengkritik keras PDIP DPRD DKI Jakarta yang menyebut kinerja Anies nol selama lima tahun terakhir. Menurut dia, apa yang disampaikan PDIP DPRD DKI seakan menyalahi kinerja dari DPRD DKI itu sendiri.
“Berdirinya JIS, masa ga diliat. Jangan gembong menyampaikan kebohongan publik. Kalau menyampaikan sesuatu baik itu bukan dari kebijakan politik suatu partai tertentu,” kata Bestari.
Di lokasi serupa, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, kinerja Anies selama di Jakarta memang biasa layaknya pemimpin yang memiliki warisan dari kepala daerah sebelumnya. Meski demikian, Formula E dan JIS yang kerap dibangga-banggakan Anies seakan menjadi manifesto dari kegiatan politiknya setelah tidak menjabat Gubernur DKI.
“Anies ingin menunjukkan kepada publik, sebagai gubernur, dia sudah melakukan sesuatu,” ucap Adi.
Adi menyebut, Anies ingin meninggalkan warisan kepada warga untuk modal poltiik melalui revitalisasi lokasi strategis. Namun demikian, alih-alih menyelesaikan janji politiknya, apa yang dilakukan mantan Mendikbud itu, kata Adi, cenderung diluar janji politik sebagai Gubernur DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika