REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan bakal melakukan upaya pencegahan agar data dan sistem informasinya tidak terkena aksi cyber attack seperti peretasan. Bawaslu akan meningkatkan keamanan sistemnya dengan cara meminta bantuan kepada lembaga negara lainnya.
"Kami akan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyiapkan ketahanan sistem," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Nusa Dua, Senin (10/10).
Bagja mengatakan, peningkatan sistem keamanan ini akan melindungi sejumlah sistem informasi yang berkaitan langsung dengan publik seperti Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan, Sistem Pelaporan Online Gowaslu, serta sistem operasi penyelesaian sengketa. Akan dilindungi pula database di dalam sistem Bawaslu.
Dalam kesempatan itu, Bagja juga menyampaikan soal upaya pihaknya mencegah penyebaran kabar hoaks dan konten disinformasi di media sosial saat Pemilu 2024. Salah satu langkah yang akan diambil adalah membuat nota kesepakatan (Mou) dengan sembilan platform media sosial.
"Kami ke depan akan memperbarui MoU kami dengan sembilan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan juga Tiktok," ujarnya.
MoU tersebut, kata dia, bakal berisikan kesepakatan terkait upaya platform mengecek kebenaran informasi pemilu dalam sebuah konten. Dengan begitu, konten bohong ataupun disinformasi bisa segera dibatasi penyebarannya.
Bagja menjelaskan, Mou ini perlu dibuat karena penyebaran konten hoaks maupun disinformasi mengancam kesuksesan pemilu. Di sisi lain, dampak buruk penyebaran berita bohong juga telah dirasakan Indonesia saat gelaran Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Ketika itu, banyak masyarakat percaya dengan kabar hoaks lantaran menerima informasinya secara berulang-ulang.
"Nah ini yang kita takutkan muncul lagi di Pemilu 2024. Seberapa besar ancamannya (bagi pemilu), itu besar jika kita biarkan sejak awal," kata Bagja menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
