REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir menurunkan utang PT PLN dari Rp500 triliun menjadi Rp 407 triliun hanya dalam waktu tiga tahun diapresiasi banyak pihak. Salah satunya anggota DPR dari Komisi VI Rudi Hartono Bangun yang menilai kerja Erick untuk menurunkan utang PLN patut diberikan apresiasi.
"Terutama atas keseriusan beliau memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di PLN,” kata Rudi Bangun saat dihubungi, Jumat (23/9/2022).
Salah satu alasan mengapa Erick layak diapresiasi karena berani dan berhasil menunjuk direktur PLN yang tepat. Sebab, kata anggota Fraksi Partai Nasdem ini, jika Erick salah pilih direktur maka tidak ada bedanya dengan pendahulunya.
“Karena tanpa memilih orang yang tepat, Erick Thohir akan mengikuti jejak menteri (BUMN) terdahulu dan bakal banyak utang BUMN sehabis masa periode lima tahun ini jika Erick salah memilih jajaran direksi ditiap BUMN,” kata dia.
Kebijakan Erick menurut Rudi sudah menyelamatkan negara dari penumpukan utang. Namun, Rudi berharap Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah tersebut tidak berpuas diri. “Ujug-ujugnya rakyat dan negara akan banyak utang menumpuk di tiap BUMN. Maka saya berharap Erick Thohir jangan juga cepat berpuas diri,” ujarnya.
Karena itu, Rudi berharap Erick sebagai pengambil putusan tertinggi di Kementerian BUMN bisa tegas dan berani memproses hukum setiap direksi BUMN yang korupsi. Tujuannya agar tidak menjadi penyakit dalam tubuh BUMN.
“Seluruh BUMN dan direksi yang buat bangkrut perusahaan harus diperiksa dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung agar cepat tuntas masala bersih-bersih di BUMN,” ucap Rudi.
Dalam membersihkan BUMN dari korupsi, menurut Rudi Erick harus menggandeng lembaga lain seperti Kejaksaan dan BPKP. Sebab, Erick tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena perusahaan BUMN adalah organisasi yang sistematik dan memiliki anggaran cash flow yang besar. "Agar tegas di kepemimpinannya. Erick Thohir harus meminta bantuan banyak lembaga lain untuk upaya bersih-bersih dan membuat untung BUMN milik negara,” kata dia.
Erick mengaku bangga menyampaikan PLN mampu menurunkan utang secara signifikan. Prestasi PLN itu tidak terlepas dari dorongan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.
“Sekarang utang PLN sendiri yang tadinya Rp 500 triliun ketika kita sama-sama mulai melakukan transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp407 triliun,” kata Erick dalam Raker dengan Komisi VI DPR. Dalam tiga tahun terakhir PLN berhasil melakukan pembayaran dan pelunasan utang sejalan dengan proses transformasi menghadapi green industry ataupun kehidupan masyarakat di era digital ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika