REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan cerita berpeluangnya Partai Demokrat bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Cerita tersebut merupakan bagian dari tanggapannya ihwal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berjalan tak jujur.

Pada 2019, Hasto sudah menyampaikan peluang tersebut kepada Agus Hermanto yang saat itu merupakan Wakil Ketua DPR dan politikus Fraksi Partai Demokrat. Agus pun disebut Hasto sudah menyampaikan hal tersebut kepada SBY.

"Saat itu Ibu Megawati mengatakan tidak berkeberatan kalau Demokrat mau bergabung selama itu menjadi keputusan Presiden Jokowi," ujar Hasto dalam konferensi pers daringnya, Ahad (18/9/2022).

SBY, jelas Hasto, kemudian melakukan lobi dengan Partai Gerindra dan bertemu dengan Jokowi. Namun entah kenapa, SBY tak segera mengambil keputusan dan justru berpidato bahwa ada salah satu ketua umum partai yang tak bersedia jika Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Itu langsung saya bantah, kan kepada Pak Agus Hermanto yang notabenenya juga masih saudara dengan Pak SBY, di mana di Demokrat banyak persaudaraan di dalam partainya. Saya udah sampaikan ke Agus Hermanto itu, boleh dicek, ketika datang ke DPP (PDIP), silahkan (kalau) mau gabung,"  ujar Hasto.

"Tapi Pak SBY sendiri yang justru membatalkan kerja sama secara sepihak dan menuduh tidak benar," sambungnya.

Namun saat partai politik yang berada di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin telah mengambil kesepakatan terkait pemerintahan, tiba-tiba Partai Demokrat kembali menghubungi dan menyatakan keinginannya untuk bergabung. Permintaan tersebut disebut Hasto ditolak oleh sejumlah elite partai politik koalisinya.

"Saya tanyakan, ternyata semua tidak sependapat, karena kerja sama koalisinya sudah sama cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu. Ada Golkar, PPP, dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak," ujar Hasto.

"Sebenarnya tidak gabungnya Demokrat ada penjegalan karena strategi yang salah. Ini sebagai informasi," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika