REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Anggota Komisi 6 DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bansos terkait dampak kenaikan harga BBM dan krisis yang membayangi ekonomi dunia saat ini. 

Menurut Deddy, pemerintah dalam hal ini kementerian teknis, juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif. 

“Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktifitas rakyat,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/9/2022) di Jakarta. 

Harga BBM yang baru disesuaikan itu, menurut Deddy, harusnya diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Ia mengatakan pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yg menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, demikian juga pelaku usaha kecil, industri rumah tangga dan kendaraan angkutan umum dan angkutan tertentu. 

“Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat. 

Deddy berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. 

“Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini," kata Deddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika