REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), sebaiknya dikompensasi pemerintah dengan bantuan sosial yang langsung tepat sasaran daripada suntikan subsidi untuk barang. Menteri Keuangan periode 2014-2016, Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah maupun masyarakat, seyogianya mengubah paradigma dari subsidi untuk barang atau produk menjadi bantuan langsung tepat sasaran.

"Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi. Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap," ujar Bambang dalam webinar Moya Institute bertajuk 'Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi' di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Terkait rencana penyesuaian harga BBM, Bambang mendorong, pemerintah maupun Pertamina untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Langkah itu untuk menjelaskan harga keekonomian dihadapkan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna menyampaikan, ketika nanti pemerintah mengimplementasikan penyesuaian harga BBM, sebaiknya dilakukan secara transparan. Sehingga masyarakat luas dapat memaklumi kebijakan tersebut.

Politikus reformis Mahfudz Siddiq mengingatkan pemerintah segera mengambil keputusan politik untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi sesuai mekanisme pasar. Tujuannya agar memberikan kepastian bagi masyarakat sehingga isu tersebut tidak berulang kembali pada masa akan datang. "Subsidi BBM menjadi masalah ketika ketahanan fiskal negara terganggu," ucap Mahfudz.

Pemerhati politik dan isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan, pemerintah perlu memastikan tetap mampu menjaga daya beli masyarakat, jika penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan. Pertimbangan strategis inilah yang mendorong pemerintah meluncurkan program bantalan sosial, yang terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan.

Selain itu, subsidi upah kepada 16 juta pekerja sebanyak Rp 600 ribu per bulan serta subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan dua persen dari dana transfer umum (DTU), yang dikelola oleh pemda di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menerangkan, terjadinya perang Rusia-Ukraina benar-benar merusak rantai pasok global, sehingga menimbulkan krisis energi bagi semua negara, termasuk Indonesia. Situasi seperti itu membuat Indonesia harus realistis menghadapinya agar APBN terjaga, sebagai instrumen penggerak ekonomi nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika