REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, artai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada dua hal yang membuat PKS memiliki hambatan bisa gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Pertama adalah peran PKS sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama, setelah Prabowo menyatakan bergabung dengan pemerintahan periode 2019-2024 menjadi menteri pertahanan (menhan).
Baca: Prabowo Terhormat Diberi Ucapan Selamat oleh Presiden Erdogan
"PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect dengan Prabowo. Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ujar Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Kedua adalah kehadiran Partai Gelora di KIM. Partai pimpinan Anis Matta itu sejak awal sudah berada di barisan pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau PKS diajak bergabung ke KIM, akan berpeluang merusak kondusivitas internal KIM. Hal itu tentu akan merugikan KIM dan Prabowo ke depan," ujar Jamiluddin.
Baca: Menhan Prabowo Ditelepon Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Ada Apa?
Sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, Partai Gelora menilai kalangan PKS kerap menyerang pasangan Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menyebut, apabila PKS gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo-Gibran. Menurut dia, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Baca: Kalah Bersaing, Mulyanto Ahli Nuklir PKS Gagal Lolos ke Senayan
Adapun niatan PKS bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran diutarakan Sekjen Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Dia menyampaikan niatan PKS untuk berkontribusi di pemerintahan. PKS pun mengundang Prabowo hadir di acara halal bihalal PKS dengan menyediakan karpet merah, namun presiden terpilih tersebut tidak hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
