Sebelumnya, pemerintah menyebut sebanyak 86 persen BBM subsidi dinikmati golongan atas. Adapun realisasi ini setara anggaran subsidi sebesar Rp 80 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total anggaran subsidi Pertalite sebesar Rp 93 triliun.
“Kalau bicara tentang pertalite 86 persen atau 80 triliun yang menikmati rumah tangga top 30 persen. 86 persen atau 80 triliun dari total Pertalite yang disubsidi 93 triliun,” ujarnya saat Rapat Kerja Komite IV DPD, Kamis (26/8/2022).
Hal serupa juga terjadi pada Solar. Yakni, dari total anggaran subsidi sebesar Rp 143 triliun, orang kaya dan dunia usaha menikmati Rp 127 triliun di antaranya atau 89 persen dari total subsidi solar.
"Jadi memang kalau subsidi melalui barang, dan barang itu dikonsumsi orang mampu, ya kita menyubsidi orang mampu. Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu, tetapi porsinya kecil," ucapnya.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, di tengah kuota BBM bersubsidi yang akan segera habis.
"Pertanyaannya, subsidi mau nambah atau tidak? Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" ucapnya.
Sri Mulyani mengilustrasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun saat ini, jika dialokasikan infrastruktur lain sektor kesehatan dan pendidikan, bisa membangun 3.333 rumah sakit skala menengah.
"Kalau Kemenkes minta uang untuk membangun rumah sakit bisa bikin sampai ke pelosok, dan ini kelas menengah ya,” ujarnya.
Ia juga menggambarkan anggaran tersebut juga setara dengan pembangunan 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per sekolah dasar sebesar Rp 2,19 miliar. Terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki SD di wilayahnya.
Dia melanjutkan dana Rp 502 triliun di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setara dengan pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp 142,8 miliar per kilometer atau setara pula dengan penyelesaian seluruh Tol di Sumatera yang belum tersambung secara penuh.
“Begitu juga dengan sekolah dasar akan ada 227.886 sekolah dengan dana Rp 502 triliun atau ruas tol itu ada 3.501 km mungkin bisa selesai di seluruh Sumatera bahkan lewat, masih belum ada yang tersambung,” ucapnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai subsidi BBM yang sangat besar telah merugikan orang miskin. Menurutnya, pemerintah semestinya mengapus subsidi itu dan mengalihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan.
"Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih dibutuhkan oleh orang miskin, misalnya subsidi pendidikan dan kesehatan," kata Faisal dalam keterangan, Senin (29/8/2022).
Faisal memaparkan salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dia mengatakan, dengan menetapkan harga lebih murah barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.
"Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
