REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disuarakan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa di Kabupaten Indramayu. Mereka menyampaikan penolakannya dengan berunjuk rasa ke gedung DPRD Indramayu, Senin (29/8/2022).
Awalnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Indramayu itu hanya berorasi dan menyanyikan yel-yel soal tuntutan mereka. Namun, selang beberapa waktu, tak ada satupun anggota DPRD Indramayu yang menemui mereka.
Hal itu menimbulkan kekesalan di kalangan mahasiswa. Tiga orang mahasiswa kemudian menaiki gerbang DPRD yang terkunci lalu melompat ke dalam.
Para mahasiwa yang masih berada di luar pintu gerbang kemudian mendorong-dorong gerbang hingga akhirnya jebol. Petugas kepolisian bersiaga menjaga aksi unjuk rasa itu agar tidak semakin anarkistis. Suasana yang memanas akhirnya kembali kondusif setelah perwakilan staf DPRD Indramayu keluar menemui massa.
Dengan membawa gawai, perwakilan staf DPRD tersebut melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, melalui sambungan video call. Komunikasi dengan ketua dewan itupun disambungkan langsung kepada para mahasiswa.
Dalam komunikasi itu, Syaefudin menjelaskan bahwa para anggota DPRD sedang ada keperluan kedinasan di Jakarta. Karena itu, mereka tidak bisa menemui para mahasiswa. Syaefudin pun berjanji akan menemui para mahasiswa untuk beraudiensi di Gedung DPRD Indramayu pada Rabu, 31 Agustus 2022 mendatang.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Indramayu, Robi Saputra, mengungkapkan, kedatangan mereka itu untuk mendesak DPRD Indramayu agar ikut mendukung aspirasi mereka menolak rencana kenaikan harga BBM. Robi menyebutkan, secara keseluruhan, ada tiga tuntutan HMI Cabang Indramayu dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama, menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelompok masyarakat itu belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
"Merespon persoalan tersebut, kami dari HMI Cabang Indramayu melakukan aksi unjuk rasa ini," kata Robi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
