Selasa 09 Aug 2022 15:09 WIB

Tambah Bantuan PKH, Jokowi Sebut akan Hitung Kembali APBN

Jokowi berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK sebagai tambahan modal kerja/usaha.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto
Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi pasar tradisional. (Ilustrasi)
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi pasar tradisional. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini disampaikannya saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8).

“Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih nanti akan kita, insyaallah akan kita tambahkan,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.

Saat memberikan bantuan, Jokowi berpesan, agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp 1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut, kata dia, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

“Jangan ya, jangan dibelikan handphone, kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa,” pesan Jokowi.

Sedangkan, untuk bantuan tunai langsung, Jokowi menyarankan agar bantuan tersebut digunakan untuk pembelian sembako.

“Ibu-ibu ini ya, yang Rp 300 ribu silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial,” lanjutnya.

Selain penyerahan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Turut mendampingi Jokowi dan Iriana dalam acara ini, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement