REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah bahwa publikasi hasil autopsi ulang jasad Brigadir J harus seizin hakim. Menurut dia, data tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa perlu persetujuan dari hakim.

"Itu banyak pertanyaan ya, karena ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya, itu tidak benar, yang benar itu hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (29/7/2022).

"Hakim tuh hanya boleh memerintahkan untuk dibawa, tapi tidak melarang untuk dibuka asal keasliannya dijamin begitu. Hukum apa yang melarang membuka alat bukti ke publik?" katanya menambahkan.

Mahfud menuturkan, kasus ini telah menjadi perhatian publik. Sehingga hasil autopsi Brigadir J pun perlu disampaikan kepada masyarakat. Apalagi autopsi ulang ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga korban dan publik yang meragukan hasil autopsi pertama.

Ia menilai, keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus ini secara transparan pun sudah tepat. Selain itu, jelas dia, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tidak melarang hasil autopsi untuk dibuka ke publik.

"Jadi lebih baik ikutilah arahan Kapolri yang itu bersumber dari Presiden, kemudian saya menjadi pengawal dari seluruh instruksi Presiden itu boleh dibuka ke publik dan justru itu perlu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika