Jumat 22 Jul 2022 10:16 WIB

Hasto Jawab Isu PDIP Larang Ganjar Keluar Jateng

Larangan dibuat agar Ganjar tak melakukan kampanye politik menuju Pilpres 2024.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Foto: dok. istimewa
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah petinggi PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Utut Adianto disebut-sebut menemui kader PDIP yang juga Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta usai Rakernas Relawan Jokowi Projo akhir Mei lalu. Menanggapi itu, Hasto menegaskan, tak ada pertemuan lain antar-ketiganya selain pertemuan di Sekolah Partai saat Rakernas beberapa waktu lalu.

"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai. Itu yang terjadi," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Kamis (21/7).

Hasto juga membantah bahwa partai melarang Ganjar untuk ke luar kota. Larangan tersebut disebut-sebut dibuat agar Ganjar tidak melakukan kampanye politik menuju Pilpres 2024.

"Kalau untuk kampanye, itu kan sudah ditegaskan oleh ibu ketua umum bahwa seluruh kader-kader partai itu melakukan soft campaign jadi semua justru melakukan soft campaign. Kita tidak melarang tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan orang perorang," ujar Hasto.

Hasto menerangkan, soft campaign yang dilakukan PDIP adalah kampanye membumi yang menjawab persoalan rakyat. Sebab, PDIP tak ingin pemimpin yang diusung mengawang-awang.

"Pemimpin itu harus mengakar kuat bagaikan pohon cemara udang karena dia mengakar kuat maka ketika menerima terjangan tsunami cemara udang ini akan kokoh bertahan dalam menghadapi tsunami, itu soft campaign yang diperintahkan ibu ketua umum agar kepemimpinan partai dan kader partai itu betul-betul mengakar dan kuat sehingga mampu menghadapi terjangan yang dahsyat sekalipun," ungkapnya.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, ada mekanisme yang mengatur seorang kader partai untuk bepergian ke luar kota. Namun, bagi PDIP kepala daerah harus menjadikan tempat daerahnya memimpin sebagai prioritas utama. 

"Kita tidak ingin seorang kepala daerah itu tidak mengakar dan tidak menjadi pemimpin yang membangun legacy di wilyahnya dan kemudian lebih asyik bertindak keluar," ucapnya.

Karena ketika menjadi kepala daerah tugas utamanya adalah membangun kemajuan daerah, jadi setiap kader partai harus berkonsentrasi kepada tugas-tugas utamanya itu yamg menjsdi displin kader partai," imbuhnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement