REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se-Indonesia. Kegiatan yang digelar PDI Perjuangan tersebut berlangsung di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).
Dalam kesempatan itu, Bahtiar hadir memberikan pengantar bagi para peserta Bimtek yang terdiri dari anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Bahtiar menjelaskan beberapa hal yang terinspirasi dari lagu Mars dan Himne PDI Perjuangan yang dikumandangkan saat pembukaan Bimtek tersebut. Lagu tersebut salah satunya mengandung misi dan cita-cita menentang serta mengatasi kemiskinan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan cara gotong royong.
Menurutnya, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Misalnya, kemiskinan struktural yang muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, ada pula kemiskinan kultural yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap santai masyarakat yang tidak ingin meningkatkan taraf hidupnya.
“Untuk mengatasi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural hanya dapat dilakulan dengan memberikan proteksi atau perlindungan, dengan menciptakan struktural kehidupan negara yang memproteksi masyarakat miskin. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui UU dan Perda. Maka seluruh kader partai di DPR dan DPRD harus konsisten mengatasi kemiskinan,” tegas Bahtiar.
Dirinya berharap, kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Pasalnya, peran itu ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, para kader mampu melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting dengan baik. Karena itu, penguatan kapasitas partai politik (parpol) dan pembangunan kelembagaan parpol menjadi penting.
“Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan peran yang harus dilaksanakan kader partai politik di DPR dan DPRD,” terangnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan cita-cita mengatasi kemiskinan, para kader PDI Perjuangan harus berinisiatif hadir dan tampil secara aktif memperjuangkan masyarakat miskin. Upaya itu perlu dilakukan para kader di seluruh lembaga perwakilan, baik di pusat maupun daerah, termasuk yang menduduki kursi kepala daerah.
Hanya dengan cara itu, cita-cita menentang dan mengatasi kemiskinan akan terwujud. Pasalnya, upaya ini dapat memberikan proteksi kepada masyarakat miskin melalui peraturan daerah dan sejumlah produk kebijakan yang disusun.
Di lain sisi, kata dia, upaya menentang dan mengatasi kemiskinan kultural tidak bisa hanya dilakukan dengan cara formal. Para kader harus bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dan turun langsung menemui mereka yang tergolong miskin. Langkah ini untuk menampung, melayani, dan mendengarkan aspirasi masyarakat miskin.
"Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka para kader partai politik PDI Perjuangan bisa menjadi harapan masyarakat miskin dalam memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi mereka,” pungkas Bahtiar.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Ideologi dan Kederisasi Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen (Wasekjen) Bidang Pemerintahan Arif Wibowo, dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Selain itu, hadir pula secara virtual Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika