REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, beredar informasi di media sosial mengenai warga negara asing (WNA) yang dibuatkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk kepentingan pemilu. Dia membantah dan menyatakan, informasi tersebut hanya menyertakan berita pada 2020 yang sudah diselesaikan.
"Ada framing seperti di atas menggunakan berita lama tahun 2020. Itu sudah selesai tahun 2020," ujar Zudan saat dikonfirmasi Republika, Selasa (31/5/2022).
Dalam informasi itu dikatakan, WNA yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) dari China sudah mulai dibuatkan KTP WNI dengan nama palsu untuk disiapkan pada Pemilu 2024. Zudan lantas menjelaskan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Sebagaimana ketentuan dalam UU Adminduk, setiap WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dapat diberikan KTP-el. Sementara Kitap diterbitkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Jadi syaratnya sangat ketat, harus punya Kitap yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM baru diterbitkan KTP-el oleh Dinas Dukcapil," kata dia.
Berdasarkan database Ditjen Dukcapil Kemendagri, Zudan menyebutkan, terdapat sekitar 13.056 WNA yang sudah mengurus atau melakukan perekaman KTP-el. Ada 10 negara asal WNA yang paling banyak mempunyai KTP-el.
"Saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk melihat dalam database Dukcapil Kemendagri saat ini terdapat kurang lebih 13.056 WNA yang sudah mengurus KTP-el. Jadi jumlahnya tidak sampai jutaan," ucap dia.
Zudan menuturkan, negara asal dengan WNA yang paling banyak memiliki KTP-el ialah Korea Selatan. Kemudian negara lainnya adalah Jepang, Australia, Belanda, Tiongkok atau Cina, Amerika Serikat (AS), Inggris, India, Jerman, dan Malaysia.
"Ada 10 negara yang warganya paling banyak punya KTP-el, yakni WNA asal Korsel yang jumlahnya 1.227 orang. WNA asal Jepang 1.057, Australia 1.006, Belanda 961, Tiongkok (Cina) 909, AS sebanyak 890, Inggris 764, India 627, Jerman 611 dan Malaysia 581. Sisanya dari berbagai negara lain," tutur Zudan.
Informasi yang beredar juga memuat tautan berita daring yang menyebutkan ada dugaan keterlibatan Dukcapil Kemendagri dalam pembuatan KTP palsu untuk WNA Cina. Selain itu, informasi yang sama pula terdapat ajakan ntuk membangun gerakan anti TKA dan Komunis China serta memboikot Pemilu 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika