REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara virtual. Dalam pertemuan tersebut, Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
"Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan ini, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden," kata Lenis dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Selasa (31/5/2022).
Lenis juga melaporkan kepada Wapres terkait rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk "Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat". Deklarasi itu akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 di Wamena, Jayawijaya.
Wapres pun mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua. Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi.
Mulai dari peningkatan dana otonomi khusus, memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen, hingga kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua.
"Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh," kata Wapres.
Wapres menambahkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.
"Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera," kata Wapres.
Namun demikian, kata Ma'ruf, pemerintah selalu terbuka menerima masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran. “Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua, dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua," katanya.
Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut. "Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk orang asli Papua," ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika