Selasa 31 May 2022 10:07 WIB

Muhammadiyah Dukung Gedung Eks Lokalisasi Dolly Jadi SMP Negeri

Pemanfaatan gedung eks lokalisasi untuk kemaslahatan umat dan jariyah yang mengalir.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Warga menggunakan sepeda motor melintas di sekitar kawasan eks lokalisasi Dolly di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/11).
Foto: Republika/Prayogi
Warga menggunakan sepeda motor melintas di sekitar kawasan eks lokalisasi Dolly di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/11).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mendukung keinginan warga agar salah satu gedung eks lokalisasi Dolly di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, diubah menjadi gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Hal itu karena penggunaan gedung untuk pendidikan mempunyai nilai manfaat.

"Menurut saya itu sangat bagus, sehingga gedung tersebut mempunyai nilai yang bermanfaat," kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Hamri Al Jauhari, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (31/5).

Selain itu, kata dia, pemanfaatan gedung bisa untuk kemaslahatan umat. Hal itu juga termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun pemilik gedung tersebut telah wafat. "Tapi juga tetap memperhatikan legalitas pemanfaatan gedung tersebut jangan sampai di belakang hari timbul masalah," ujar Hamri.

Hal sama sebelumnya juga diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. Secara prinsip, pihaknya mendukung keinginan warga agar tersebut. "Kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat ya kami setuju saja, kami dukung," kata Muhibbin.

Meski demikian, Muhibbin menekankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu melakukan penataan ulang di kawasan bekas lokalisasi Dolly. Penataan tersebut, kata dia, dengan cara Pemkot Surabaya mengkaji perencanaan pembangunan bekas lokalisasi Dolly yang sudah ada saat ini.

Salah seorang warga Sawahan, Kota Surabaya, Setyo Nugroho, sempat menyampaikan permintaan tersebut kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyu Urip, Kota Surabaya, Ahad (29/5).

"Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata Setyo. Mendapati usulan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu, maupun Benowo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement