Jumat 20 May 2022 14:12 WIB

Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

KIB dinilai sebagai upaya mencegah polarisasi di pemilihan umum.

Politikus Golkar Lodewijk F Paulus.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Politikus Golkar Lodewijk F Paulus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut agar pembentukan koalisi tak dilakukan terlalu awal. Ia menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu merupakan salah satu upaya mencegah polarisasi di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu loh. Jadi bukan hanya dua seperti (Pemilu 2019) kemarin, sejak awal kita memberikan ruang," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/5).

Baca Juga

Koalisi Indonesia Bersatu adalah bentuk kerja sama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilu 2024. Selain itu, koalisi tersebut merupakan upaya menyukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo di sisa periodenya.

"Kedua, koalisi ini bersepakat bahwa kita mendukung kebijakan dari pemerintahan Jokowi sampai selesai 2024 dan yang ketiga, koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," ujar Lodewijk.

Ditanya kembali, apakah Koalisi Indonesia Bersatu akan mengganggu kinerja pemerintahan? Ia tegas menjelaskan bahwa kerja sama tiga partai politik itu tak akan seperti itu. Meskipun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

"Tidaklah (mengganggu kinerja pemerintahan), justru kita mendukung," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa wajar jika setiap partai politik mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP.

"Tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5).

Pertemuan antara ketua umum partai politik, jelas Hasto, merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, koalisi baru akan benar-benar terbentuk jika adanya komitmen untuk bekerja sama di Pemilu 2024.

"Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan. Program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara, serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi pemilu, khususnya pilpres," ujar Hasto.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement