REPUBLIKA.CO.ID, Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Aksi Dukung DOB di Kemendagri
JAKARTA -- Aliansi Pemerhati Papua Bangkit menggelar aksi mendukung pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Langkah itu diklaim peserta aski bisa peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
"Kami dari Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan DOB di Papua," teriak koordinator aksi Deksa saat menggelar demo di belakang Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2022).
Menurut Deksa, DOB merupakan sebuah solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua. Jika nantinya berdiri provinsi baru di Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat lebih dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata.
"Keberpihakan negara terhadap pembangunan Papua melalui amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Maka Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak kepada pemerintah pusat agar realisasi pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 segera dilaksanakan khususnya realisasi DOB," tambahnya.
Bagi massa aksi, DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di Papua. Hal itu juga sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi orang asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak untuk menikmati kesejahteraan.
"RUU pemekaran telah dibahas di DPR dengan melibatkan elemen masyarakat serta akademisi, maka tidak ada alasan oleh siapapun yang menuduh pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak," lanjutnya.
Para pendemo yang berjumlah sekitar 40 orang tersebut secara bergantian berorasi. Dalam orasinya mereka menyebutkan Papua memiliki wilayah yang luas maka tidak mungkin hanya dikendalikan oleh satu pemerintahan daerah. "Untuk itu perlu dimekarkan agar rentang kendali pelayanan publik semakin dekat terhadap masyarakat Papua," ungkap salah seorang orator aksi.
Masyarakat Asli Papua, kata dia, juga menginginkan wilayah di Papua untuk dimekarkan menjadi provinsi baru. Adapun saat ini, proses pembentukan DOB sedang dibahas di Kemendagri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika