REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI memperhatikan kasus anak yang mengalami gizi buruk, terlebih saat ini masih ditemukan penderita gizi buruk seperti di Jakarta Barat.

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Kasus di Jakbar merupakan salah satu kasus di antara banyaknya kasus gizi buruk yang terjadi di DKI Jakarta di mana angka penderita kasus gizi buruk di DKI Jakarta tergolong tinggi," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

Wibi menjelaskan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 2020, jumlah balita yang memiliki gizi kurang sebanyak 6.047 balita.

Wilayah Jakarta Timur menjadi penyumbang kasus balita gizi buruk tertinggi sebanyak 1.826 orang, dan penyumbang kedua jumlah terbanyak diikuti oleh wilayah Jakarta Barat sebanyak 1.823 balita, kemudian wilayah Jakarta Pusat sebanyak 989 balita.

Posisi keempat di Jakarta Utara terdapat 498 balita, dan jumlah terkecil berada di Jakarta Selatan sekitar 108 balita. Menurut Wibi, faktor terbesar dari kasus penderita gizi buruk adalah kualitas hidup yang rendah, terlebih saat pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang terkena pemutusan kerja sehingga berdampak pada ekonomi keluarga.

"Ekonomi keluarga tersebut berdampak pula terhadap pemberian nutrisi kepada anak-anak balita. Sehingga, nutrisi yang kurang diberikan kepada balita ini dampaknya sangat panjang. Hal ini akan mengakibatkan balita di DKI Jakarta rentan terhadap penyakit," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus lebih fokus dalam mengatasi permasalahan gizi buruk, yakni serius mendata, pembinaan dan sosialisasi yang intens kepada masyarakat sehingga masalah gizi buruk dapat lebih cepat terdeteksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika