REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menanggapi santai adanya pihak yang melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Menurut dia, laporan terkait pernyataannya yang menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan sesuatu yang lawak.
"Saya tidak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan," ujar Masinton kepada wartawan, Senin (19/4).
Ia baru akan menanggapi serius jika pelapor membawa big data yang sering dielu-elukan oleh Luhut. Menurut dia, itu merupakan salah satu bentuk transparansi ke publik terkait wacana perpanjangan masa jabat presiden yang kerap digaungkan.
"Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," ujar Masinton.
Di samping itu, pelaporan tersebut dipandangnya sebagai sesuatu yang otoritarian dan antikritik. Padahal, berbagai elemen masyarakat sudah mendorong Luhut untuk menyampaikan big data-nya.
"Itu teori dan praktik usang. Kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan," ujar Masinton.
Diketahui, anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu dilaporkan ke MKD DPR terkait pernyataannya yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Brutus di Istana. Diketahui, Brutus adalah seorang penghianat yang kejam.
Laporan ke MKD disampaikan langsung Relawan Indonesia Bersatu (RIB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Hari ini saya Risman Hasibuan melaporkan saudara Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan, beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden yang saat ini membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi," kata Koordinator RIB, Risman Hasibuan, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).
Risman menilai, pernyataan Masinton tersebut tidak elok disampaikan ke publik. Menurut dia, DPR punya forum khusus untuk menyampaikan kritik.
"Maka, saya hadir ke MKD hari ini, 18 April 2022 dan alhamdulillah berkas kami diterima dan kami minta MKD memanggil bung Masinton untuk dimintai keterangan karena memang tidak elok lah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
