REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Dessy Suciati Saputri
Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan agar jajarannya tidak lagi membahas isu perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Pernyataan Jokowi ditanggapi positif sejumlah partai politik.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menterinya menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah langkah yang bijak. Terlebih lagi jadwal Pemilu telah disepakati 14 Februari 2024.
"Sebaiknya fokus saja para menteri untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program ke depan, waktunya kan tinggal sebentar lagi, apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target ini harus diselesaikan," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Fadli mengatakan sudah seharusnya penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi. Jangan sampai sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi dipenuhi kegaduhan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. "Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi dari masa pemerintahan sekarang habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," ucapnya.
Ia menambahkan, adanya pernyataan tersebut kian menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan Presiden Jokowi.
"Iya, artinya kan selama ini dari Pak Jokowi sendiri pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan kan, itu yang saya tahu, dari menterinya yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung. Tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi itu," ucapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, juga merespons positif pernyataan Jokowi yang meminta menterinya menyetop bicara perpanjangan jabatan presiden. Dirinya menyampaikan terima kasih atas pernyataan Jokowi tersebut.
"Ya saya pikir ya kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statement-nya sudah jelas menyatakan gitu, ya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul secara resmi dinyatakan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Ia berharap pernyataan tegas Jokowi tersebut dapat diimplementasikan oleh para menterinya. Sehingga tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk mendukung tiga periode seperti yang disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu.
"Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amandemen itu hal yang biasa," ujar wakil ketua MPR itu.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut meminta polemik perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu disudahi. Ia meminta agar polemik ini tak diperpanjang lagi karena Presiden sudah menegaskan taat pada konstitusi.
“Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas,” kata Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, saat ini pemerintah tengah fokus bekerja menghadapi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Selain itu, pemerintah juga bekerja menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi dampak ekonomi akibat perang Ukraina-Rusia. Karena itu, ia meminta agar polemik mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ini dihentikan.
“Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan, bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” kata Moeldoko.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden hari ini. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," kata Jokowi.
Jokowi ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
