REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (4/4). Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mempertanyakan upaya yang telah dilakukan Kepala KSP Moeldoko untuk memonitoring isu-isu terkait perpanjangan masa jabatan.
"Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggungjawab yang bapak sampaikan kepada kami," kata Guspardi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Selain itu dirinya juga menyoroti berbagai kegiatan dan capaian yang dipaparkan KSP. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu ingin mendengar tanggapan pihak Istana terkait wacana tiga periode. Menurutnya respons tersebut penting ditunggu oleh Komisi II sebagai tanggungjawab tugas KSP.
"Oleh karena itu, kami berharap di samping melakukan kegiatan, tentu juga harus bagaimana bentuk outcome manfaat atau dampak dari kegiatan yang Bapak lakukan itu," ucapnya.
Kemudian anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus menyoroti dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah masa jabatannya satu periode lagi.
"Untuk Pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan tiga periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi pemerintah desa, ini harus kami tanyakan. Karena salah satu fungsi setneg adalah dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah," jelasnya.
Lebih lanjut Ihsan mempertanyakan sikap Setneg terkait wacana tiga periode. "Ini berarti di tempat Bapak, apakah ini memang sudah pernah dibahas? Bagaimana Bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," tanyanya.
Sementara itu, anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengaku telah membaca kronologi munculnya dukungan tiga periode yang disampaikan Apdesi. Dirinya berharap tidak ada anggaran khusus yang digunakan untuk kegiatan isu tiga periode atau penundaan pemilu.
"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elit yang akan diputuskan oleh para Pimpinan partai," ucapnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg), Pratikno, angkat bicara soal dukungan Apdesi terhadap penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Dirinya yang ikut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam Silaturahim Nasional Apdesi tersebut mengaku tak tahu menahu adanya dukungan tersebut.
"Perlu kami tegaskan waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun jadi kalaupun ada deklarasi itu diluar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," klaim Pratikno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
