REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini bakal menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan, hal itu mengingat bahwa pertembuhan negara hanya terpusat di pulau Jawa selama ini.
Terkait ide sumber pendanaan pembangunan IKN, menurutnya, dimungkinkan dengan melibatkan dana urunan masyarakat. Namun, sambung dia, hal tersebut tetap dalam perpektif tujuan awalnya yaitu sebagai pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional.
"Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan; tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi," kata Budi Gunawan dalam keterangan, Sabtu (2/4).
Dia mengatakan, Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan. Dia melanjutkan, potensi itu sedang dikelola pemerintah agar pada saatnya nanti dengan sendirinya akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan.
Dia mengatakan, pemerintah telah membangun infrastruktur dasar KIPP yang dilanjutkan pembangunan Istana dan gedung gedung pemerintahan pada tahun ini. Dia melanjutkan, sehingga pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.
Dia mengungkapkan, pemerintah secara simultan melalui APBN juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan dimaksud. Dia mengatakan, pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja sebagai simbol gotong royong Bangsa mewujudkan ibu kota negaranya.
"Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan," kata Budi lagi.
Budi mengatakan, urunan dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan adalah skema pembiayaan campuran yang banyak diadopsi untuk menyukseskan proyek-proyek kolosal di berbagai dunia. Dia menjelaskan, skema ini tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan panjang karena mensinergikan banyak sumberdaya untuk satu tujuan besar.
Jendral (purn) ini melanjutkan, skema blended finance ini diisyaratkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang IKN. Bahwa selain didanai dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta hingga individu entrepeneur masyarakat.
"Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10, 20 tahun ke depan," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia harus belajar dari kegagalan pemindahan ibu kota negara lain dengan mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak awal. Antara lain menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan enam klaster yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia, energi rendah karbon ditambah 2 klaster pendukung berupa pendidikan dan smart city-pusat industry 4.0.
"IKN juga sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk kawasan Tengah, Timur dan Utara Indonesia. Kegagalan pemindahan ibukota negara lain karena absennya industri, ketiadaan energi pertumbuhan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika