REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah menaikan harga Pertamax dinilai sudah melalui berbgai perhitungan dan pertimbangan yang matang.
Walaupun kenaikan BBM jenis Pertamax tidak bisa dihindarkan lagi, tetapi Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai masih berpihak kepada masyarakat kecil, dengan harga BBM jenis Pertalite tidak ikut naik tetapi disubsidi.
"Di mana mayoritas masyarakat di kalangan bawah yang dengan keterbatasannya akan sangat terbantu dengan subsidi ini, sehingga masih bisa membeli BBM jenis Pertalite dengan harga terjangkau," kata mantan Sekjen JOKMA Jawa Barat (Relawan Jokowi - Ma’ruf Amin Jawa Barat ) Ceceng Muslih, di Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Cecep menambahkan, kenaikan BBM jenis Pertamax harus dihadapi secara bijak oleh masyarakat khususnya golongan menengah dan atas. "Dengan kemampuannya sudah tidak lagi wajar untuk menerima subsidi. Selain itu pula perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa dengan membeli BBM non-subsidi berarti kita telah turut andil dalam memajukan perekonomian dan pembangunan negara yang kita cintai ini, Indonesia,” kata Ceceng.
Cecep menambahkan, sumbangsih Pertamina dalam pembangunan negeri ini selain sebagai penyedia bahan bakar juga bisa dilihat dari program-program lainnya seperti pembangunan rumah sakit, pembinaan UMKM, dan bantuan di bidang pendidikan, juga pelestarian lingkungan hidup, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang selama ini telah dijalankan juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
“Semoga Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan Menteri BUMN Erick Thohir, bisa tetap istiqomah menjalankan amanatnya dan selalu berpihak kepada masyarakat. Pasti keputusan untuk menaikkan harga BBM ini bukan keputusan yang gampang untuk diambil. Tapi percayalah kebijakan yang diambil sudah tentu untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan itulah yang terbaik yang harus diambil,” kata Ceceng.
Dikutip dari Antara, Erick Thohir mengatakan, pemerintah sudah memutuskan Pertalite dijadikan subsidi. "Pertamax tidak, jadi kalau Pertamax naik mohon maaf, tapi kalau Pertalite subsidi, tetap " ujar Erick dalam kuliah umum bertajuk "Milenial dan Digital Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional" di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (30/3/2022).
Erick menyebut kebijakan ini diambil menyusul tingginya subsidi pemerintah terhadap BBM yang selama ini mencapai puluhan triliun. Erick mengatakan BUMN sejak awal bertekad melakukan transformasi besar-besaran agar mampu berkontribusi lebih besar bagi negara lewat dividen.
"Tentu kita dukung program pemerintah leaat dividen karena tidak mungkin dalam kodnisi ekonomi hari ini pemerintah hanya mengandalkan pajak, perlu ada dividen yang dipakai untuk program apakah sekarang subaidi BBM yang masih berjalan," ucap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika