Ragam ritual keagamaan tersebut selain sebagai upaya untuk menjadikan aktivitas berpartai sebagai instrumen ibadah, juga dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mendekatkan politik dengan tradisi keagamaan yang memang menjadi ciri beragama masyarakat muslim di Indonesia.
Sikap PPP ini mengonfirmasi tentang dasar berpolitik (mabda’ siyasi) PPP yang memiliki irisan kuat dengan NU. Jika kita buka perjuangan PPP yang dilandasi pada enam prinsip perjuangan yakni (1) prinsip ibadah, (2) prinsip amar ma’ruf nahi munkar, (3) kebenaran, kejujuran dan keadilan, (4) musyawarah, (5) persamaan, kebersamaan dan persatuan serta (6) istiqomah, memiliki spirit yang sama dengan NU.
NU Inklusif
NU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf tampil berbeda dibanding dua periode sebelumnya. NU di era ini dikembalikan pada khitahnya yang memiliki hubungan inklusif dengan partai politik. Tidak ada lagi satu pun partai politik yang dapat mengklaim sebagai “partainya NU”. NU bersikap sama di hadapan semua partai politik tak terkecuali PPP.
Sikap politik inklusif NU ini justru memberi benefit positif bagi organisasi NU. Satu sisi ingin memastikan NU tetap dalam koridor khitah yang senantiasa berkhidmat dalam urusan warga NU di pelbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan dan lain-lain.
Di sisi yang lainnya, sikap politik inklusif NU ini mendorong kader-kader NU yang tersebar di pelbagai partai politik untuk berlomba-lomba berkhidmat kepada NU melalui jalur politik praktis. Kebijakan publik harus ditujukan untuk kepentingan maslahat, tak terkecuali warga NU di dalamnya.
Skema ini akan menempatkan NU dalam marwah yang terhormat sekaligus suprematif. NU tak lagi dikesankan sebagai organisasi insubordinat partai politik tertentu. Arena politik kebangsaan NU tidak disimplifikasi dalam urusan politik berjangka pendek seperti pencapresan, pencalegan, termasuk politik elektoral di daerah. NU tidak menjadi organisasi pemengaruh (influencer) untuk kepentingan pragmatis yang mengatasnamakan NU.
Lalu bagaimana posisi PPP atas pilihan politik inklusif NU ini? Bagi PPP politik inklusif NU ini justru menjadi pemacu bagi partai berlambang kabah ini untuk semakin meningkatkan khidmat terhadap NU. Otoritas politik yang dimiliki PPP melalui lembaga eksekutif maupun legislatif harus dimaksimalkan untuk kepentingan politik keIslaman dan ke-Indonesiaan.
PPP menyambut positif pilihan politik inklusif NU agar organisasi yang didirikan oleh para ulama ini menjadi lembaga penjaga moral bangsa ini, meluruskan arah bangsa yang belok. PPP akan senantiasa takdim dengan pilihan politik NU seraya menyeru sami’na wa atha’na, kami mendengar dan menaati perintah para ulama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
