Senin 21 Mar 2022 17:06 WIB

Kepala Otorita IKN Pastikan Pembangunan IKN Bebas Korupsi

Keberhasilan dalam proyek IKN dilakukan tanpa melanggar aturan

Red: Hiru Muhammad

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono ingin memastikan agar tata kelola dan pembangunan IKN di Kalimantan Timur bebas dari korupsi. KPK menerima audiensi Bambang yang juga didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe untuk berdiskusi terkait pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan IKN di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/3/2022).

"Jadi, pagi ini kami konsultasi kepada jajaran KPK diterima dengan baik oleh ketua, wakil ketua, deputi, sekjen, dan teman-teman yang lain. Utamanya, ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi dapat berlangsung dengan baik," kata Bambang usai pertemuan di Gedung KPK.

Baca Juga

Ia meyakini tata kelola yang baik dan bebas korupsi dapat memberikan kepercayaan kepada para investor untuk berinvestasi dalam proyek IKN tersebut."Kami sendiri meyakini bahwa tata kelola yang baik yang bebas korupsi akan menjadi modal untuk juga nanti memberikan kepercayaan kepada dunia internasional dan juga para investor swasta karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema investasi dan skema swasta," ucap Bambang.

Selain itu, ia juga menyambut positif dibentuknya satuan tugas (satgas) IKN oleh KPK untuk mengawal proses pembangunan IKN."Kami sangat senang tadi karena ternyata di KPK sudah ada satgas IKN tersendiri untuk kami akan segera melakukan kerja sama dengan satgas IKN yang ada di KPK," kata Bambang.

Kerja sama itu, lanjut dia, juga untuk memastikan agar pembangunan IKN bebas korupsi mulai dari tahap persiapan, tahap pembangunan, tahap pemindahan, dan tahap penyelenggaraan pemerintahan."Empat tahap ini kami akan asistensi secara berkala kepada KPK sehingga memastikan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar bebas korupsi," tuturnya.

Sementara itu, Dhony Rahajoe juga mengapresiasi pertemuan dengan KPK. Ia mengharapkan keberhasilan dalam proyek IKN dilakukan tanpa melanggar aturan."Proyek ini proyek yang sangat besar waktunya tidak banyak. Jadi, bagaimana kami bisa menunjukkan keberhasilan membuat suatu keajaiban tanpa melanggar aturan," ujar Dhony.

Ikuti Whatsapp Channel Republika