REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen melibatkan masyarakat lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan tambak di kawasan tambak udang vaname atau shrimp estate.
"Pengelolaan tambak-tambak di shrimp estate Pemprov Kalteng saya pastikan melibatkan masyarakat lokal," tegas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dihubungi dari Palangka Raya, Selasa (15/3/2022).
Selain BUMDes, pelibatan ini juga bisa melalui kelompok pembudidaya ikan, koperasi, maupun kelompok usaha milenial. Komitmen ini penting, agar masyarakat benar-benar mendapat nilai tambah ekonomis dari program tersebut.
Ia mengatakan, melalui perangkat daerah yang membidangi, pemberdayaan masyarakat akan dimaksimalkan, beriringan dengan pembangunan kawasan tambak udang, baik tahap pertama, kedua dan seterusnya. "Kami ingin melalui terobosan atau program ini, pemulihan ekonomi Kalteng khususnya di masa pandemi benar-benar maksimal dan dirasakan masyarakat," terangnya.
Pemprov akan membangun kawasan tambak udang vaname bertahap hingga sekitar 2024 mendatang. Lokasi tahap pertama di Desa Sei. Raja Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara.
Dilanjutkan tahap berikutnya pada 2023 di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur, serta 2024 di Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau. Pemprov pada 2022 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggelontorkan dana membangun shrimp estate tahap pertama sekitar Rp 85 miliar.
Sugianto mengatakan, Pemprov juga akan membangun jaringan listrik Saluran Utama Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 4 km, serta jaringan listrik dalam kawasan tambak berkolaborasi dengan PLN. "Untuk menunjang kawasan tambak udang vaname ini, Pemprov juga akan melakukan peningkatan jalan Sukamara-Lunci-Jelai sekitar Rp 80 miliar," tambahnya.
Ia juga memastikan pembangunan shrimp estate dapat ke depan memberikan dampak tumbuhnya pelaku usaha tambak udang vaname di Kalteng, sehingga mendorong pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan masyarakat juga menyiapkan diri dan mendukung upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
