REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan ranah dari Luhut sebagai menteri di bidang kemaritiman.
"Harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/3).
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," sambungnya.
Hasto mengatakan, big data seharusnya dipakai untuk sesuatu yang mendesak, seperti persoalan kerakyatan terkait minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Bukan malah dimanfaatkan untuk menggulirkan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," ujar Hasto.
PDIP mengimbau, para menteri di kabinet pemerintahan Jokowi tidak membuat pernyataan yang justru menjadi energi negatif. Padahal, Jokowi disebutnya tengah berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi.
"Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujar Hasto.
"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," sambungnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut di siniar Deddy Corbuzier.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
