Senin 07 Mar 2022 21:02 WIB

KPK Duga Bupati Langkat Atur Langsung Nilai Fee Proyek Daerah

KPK memeriksa enam saksi terkait proyek pemda di Langkat.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ilham Tirta
Tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin angin berjalan menuju ruangan di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/2/2022). Tersangka Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat tersebut akan diperiksa oleh Komnas HAM mengenai penemuan kerangkeng berisi manusia di rumahnya.
Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin angin berjalan menuju ruangan di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/2/2022). Tersangka Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat tersebut akan diperiksa oleh Komnas HAM mengenai penemuan kerangkeng berisi manusia di rumahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penentuan nilai fee bagi para kontraktor yang memenangkan pelaksanaan pengerjaan proyek di Kabupaten Langkat. Lembaga antirasuah itu menduga kalau tersangka Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) mengatur langsung penentuan nilai fee tersebut.

Hal itu dikonfirmasi KPK saat memeriksa enam orang saksi terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka diperiksa untuk memberikan keterangan bagi tersangka Terbit.

Baca Juga

"Diduga ada perintah dari tersangka TRP untuk menentukan nilai fee proyek bagi para kontraktor yang berkeinginan dimenangkan dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (3/7/2022).

Keenam saksi yang merupakan pejabat di pemerintahan Langkat itu antara lain Plt Kepala Dinas PUPR, Sujarno; Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Deni Turio; Pejabat Pengadaan Dinas PUPR, Agung Supriadi; Kepala Bagian ULP Setda, Suhardi; Mantan Kasubbag Pengelolaan Bag PBJ Setda, Yuli Eka Prianto; dan Kasubbag Pengelolaan Bag PBJ Setda, Wahyu Budiman.

Ali mengatakan, para saksi tersebut dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pertemuan mereka dengan tersangka Terbit Rencana. Dalam pertemuan itulah tersangka Terbit langsung menentukan nilai fee dari setiap proyek di Langkat.

Sementara, keenam saksi tersebut diperiksa di kantor Sat Brimobda Sumut pada Senin (7/3/2022). Keterangan mereka diperlukan guna melengkapi berkas para tersangka yang terjerat dalam perkara ini.

KPK telah meringkus Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa. Adapun tersangka penerima suap selain dalam Terbit yakni Kepala Desa Balai Kasih sekaligus saudara kandung bupati, Iskandar PA (ISK) serta tiga orang kontraktor, yaitu Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS). Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap adalah satu orang kontraktor, Muara Perangin-angin (MR).

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement