REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar istri anggota TNI-Polri tidak sembarang mengundang penceramah. Apalagi yang sudah terpengaruh radikalisme.
"Kita tahu bahwa masih ada di kalangan penceramah kita menegaskan nasionalisme itu adalah bentuk lain pemerintahan yang tagut tidak sesuai dengan Islam dan lain-lain," ujar Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Pernyataan Jokowi dinilainya upaya antisipasi agar nilai dan semangat nasionalisme yang ada di anggota maupun keluarga TNI-Polri tidak runtuh. Khususnya dari materi ceramah yang tak sesuai.
"Karena memang salah satu di antara penetrasi ideologis dari kelompok anti-nasionalisme adalah dengan memasuki nilai-nilai tersebut ke lembaga strategis pemerintahan. Salah satunya adalah TNI-Polri," ujar Ace.
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi. Ia mengatakan, keduanya saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.
"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambungnya.