Sabtu 26 Feb 2022 15:18 WIB

Survei: Mayoritas Publik Ingin Menteri Agama Diganti

Dedi menilai reshuffle Menag bisa naik karena survei digelar sebelum polemik adzan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo

Foto: Republika/Thoudy Badai

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara webinar di Gedung Kementerian Agama RI, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (1/12). Kegiatan webinar yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemenag tersebut mengangkat tema Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi yang digelar secara hybrid dengan tujuan menguatkan pemahaman dan penyebarluasan kesadaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru bertajuk 'Dinamika Isu Sosial, Kemasyarakatan, dan Konstelasi Politik 2024'. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan sebanyak 52 persen publik menilai reshuffle atau perombakan kabinet perlu dilakukan.

"Yang menyatakan masih perlu adanya reshuffle itu 11 persen tapi yang nyatakan perlu 41 persen, berarti total ada 52 persen menyatakan reshuffle diperlukan," kata Dedi dalam diskusi daring bertajuk 'Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik', Sabtu (26/2/2022).

Baca Juga

Dedi mengatakan, saat responden ditanya lebih detail terkait siapa menteri yang paling layak diganti, mayoritas responden menjawab Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas paling layak diganti dengan persepsi publik 62 persen. Survei tersebut dilakukan sebelum ramai-ramai soal pernyataan Menag Yaqut soal analogi pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing.

"Karena ini selesai 22 Februari jadi toa belum masuk, mungkin kalau sekarang bisa makin justru meningkat drastis," ujarnya.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, juga jadi menteri yang paling diharapkan direshuffle oleh publik dengan persepsi publik 42 persen. Hal tersebut tidak lepas dari polemik Undang-Undang Cipta Kerja dan Jaminan Hari Tua yang ramai belakangan ini.

"Kalau Ida Fauziyah ini memang sejak konflik buruh termasuk juga Undang-Undang Cipta Kerja ini Ida Fauziyah sudah sering di-mention sebagai menteri yang layak direshuffle dengan keinginan publik sebesar 42 persen," ungkapnya.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga diharapkan oleh publik untuk direshuffle dengan 38 persen. Disusul Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wakyu Trenggono dengan 29 persen.

Untuk diketahui, survei IPO dilakukan pada 15-22 Februari 2022. Survei dilakukan melalui wawancara lewat sambungan telepon kepada responden. Sebanyak 1220 responden terlibat dalam penelitian periode ini.

Survei dilakukan dengan menggunakan teknik multistage random sampling dengan margin of error 2.90 persen, dan tingkat akurasi data 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika