Jumat 20 Nov 2026 02:30 WIB

Polri Perluas Peran Lewat Program POLIRAN, Bantu Pengangguran Dapat Kerja

Polri meluncurkan program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) untuk menjembatani pencari kerja dengan lapangan pekerjaan, termasuk memberdayakan penyandang disabilitas di Banjarbaru.

Red: ReBot
Melampaui tugas kepolisian: Membawa harapan baru bagi para pencari kerja di Indonesia.
Foto: antara
Melampaui tugas kepolisian: Membawa harapan baru bagi para pencari kerja di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU, – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperluas perannya melampaui penegakan hukum konvensional melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat nasional bernama POLIRAN. Program yang merupakan akronim dari Polisi Peduli Pengangguran ini digelar di berbagai daerah, termasuk di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja.

Di antara para pencari kerja yang hadir dengan harapan baru di Bursa Kerja Polda Kalimantan Selatan pada 18 November lalu adalah Maria Manurung (27). Meski harus menggunakan kursi roda, ia datang dengan tekad kuat untuk masuk ke dunia kerja. Dengan bekal gelar sarjana pendidikan ilmu komputer, Maria langsung menyampaikan aspirasinya kepada Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Rosyanto Yudha Hermawan.

“Pak Kapolda, saya ingin bekerja,” ujarnya. Sebelum kembali ke Banjarbaru, Maria pernah bekerja di luar kota untuk Setara Berdaya Group, sebuah organisasi yang fokus memberdayakan penyandang disabilitas, perempuan, dan kaum muda. Kini, ia berharap bisa memanfaatkan keahlian komputernya tanpa harus meninggalkan kampung halamannya lagi.

Maria menyadari bahwa jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Ia mengakui bahwa bagi penyandang disabilitas, rintangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seringkali lebih tinggi, meskipun mereka memiliki gelar sarjana dan kualifikasi profesional. Menanggapi hal tersebut, Irjen Yudha menegaskan komitmen polisi untuk membantu memerangi praktik diskriminatif.

“Anda bisa melapor kepada saya jika menemukan diskriminasi,” tegas Yudha kepada Maria, seraya menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menjembatani Kesenjangan Kerja

Bursa kerja POLIRAN di Kalimantan Selatan ditargetkan mampu menghubungkan 5.537 pencari kerja dengan peluang kerja. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan tenaga kerja yang diajukan oleh 110 perusahaan yang berpartisipasi. Perusahaan-perusahaan itu menawarkan 441 jenis pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari jasa keamanan, perhotelan, ritel, penjualan otomotif, hingga perkebunan, pertambangan, dan energi.

Polda Kalimantan Selatan melaporkan sebanyak 4.409 pencari kerja telah mendaftar dalam program ini. Mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa masih terdapat 85.345 penduduk di provinsi tersebut yang menganggur secara terbuka.

Mencermati angka tersebut, Irjen Yudha mengakui adanya kesenjangan substansial antara jumlah pencari kerja dan kapasitas pasar tenaga kerja. Meski demikian, ia optimistis POLIRAN dapat menjadi titik awal yang praktis untuk perubahan. Program ini dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong perusahaan agar lebih transparan mengenai kondisi ketenagakerjaan.

“Yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kearifan lokal untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, di samping merekrut tenaga profesional untuk posisi tertentu,” kata Yudha. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan POLIRAN dengan harapan dapat memperkuat keamanan dan ketertiban publik dengan mengurangi risiko perilaku melanggar hukum yang mungkin timbul akibat pengangguran.

Untuk mendukung program ini, Polda Kalimantan Selatan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) setempat untuk membekali 68 warga dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Peserta yang memenuhi syarat menerima sertifikat kompetensi yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Polda juga telah berkonsultasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Srikandi Jaga Desa untuk memobilisasi sumber daya pemberdayaan masyarakat, dengan fokus membantu kaum muda desa mendapatkan pekerjaan.

Irjen Yudha juga meminta para eksekutif perusahaan dari berbagai sektor untuk menyediakan data kebutuhan tenaga kerja mereka. Data tersebut akan dirujuk-silangkan dengan dasbor digital POLIRAN yang dikembangkan Polda Kalsel. Dasbor ini memuat daftar pencari kerja beserta kualifikasi dan kontak mereka, sehingga memudahkan pemberi kerja menemukan kandidat yang sesuai.

“Secara teoretis dan empiris, kita telah melihat bahwa ketika kesejahteraan masyarakat berada pada level rendah dan daya beli menurun, tingkat kriminalitas otomatis naik,” ujar Yudha. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Irfan Sayuti, menyambut baik program ini dan menambahkan bahwa menganggur bukanlah aib selama seseorang terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk melalui wirausaha.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara
Berita Terkait
Berita Lainnya

Rekomendasi