REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan tersangka Edy Mulyadi (EM) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Berkas tersebut terkait dengan perkara dugaan ujaran kebencian, dan SARA.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan mengatakan, pelimpahan berkas dilakukan pada Senin (14/2/2022). “Berkas perkara terhadap tersangka EM, sudah dikirim tahap satu ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung,” ujar Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/2).
Ramadhan menerangkan, selepas pelimpahan berkas tersebut, tim penyidikan di Direktorat Siber Polri menunggu respons Kejagung soal kelengkapan berkas hasil penyidikan tersebut.
Polri menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka, dan langsung melakukan penahanan sejak Senin (31/1/2022) lalu. Status hukum tersebut terkait dengan perkara dugaan ujaran kebencian, dan SARA.
Kasus tersebut berawal dari komentar terbuka tentang penolakan pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta, ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam video yang tersebar di media sosial dan Youtube, Edy Mulyadi mengucapkan kalimat-kalimat penolakan yang dinilai menghina masyarakat di Kalimantan.
Edy Mulyadi menyebut wilayah ibu kota baru tersebut sebagai daerah yang tak layak dihuni oleh kalangan manusia dengan menyebut daerah ibu kota baru sebagai tempat ‘jin buang anak’. Atas perbuatan tersebut, tim penyidikan menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 11/2008, juncto Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juncto Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, juncto Pasal 156 KUH Pidana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika